Demokrasi Terpimpin adalah sebuah sistem pemerintahan di Indonesia yang berlangsung dari tahun 1957 hingga 1965. Sistem ini ditandai dengan pemerintahan yang otoriter dan kontrol penuh oleh Presiden Soekarno. Saat itu, upaya untuk mengatasi kehidupan ekonomi di Indonesia melalui beberapa kebijakan ekonomi, di antaranya:

•Konsep Ekonomi Terpimpin

Konsep Ekonomi Terpimpin adalah sebuah kebijakan ekonomi yang dicanangkan oleh Presiden Soekarno pada masa Demokrasi Terpimpin. Kebijakan ini bertujuan untuk menempatkan perekonomian Indonesia di bawah kendali pemerintah dan membatasi peran sektor swasta. Upaya ini dilakukan dengan cara nasionalisasi perusahaan asing dan beberapa perusahaan besar milik pribumi.

•Pembangunan Ekonomi Nasional

Presiden Soekarno juga mengusung program pembangunan ekonomi nasional yang terfokus pada pengembangan sektor industri dan pertanian. Beberapa program pembangunan seperti Pembangunan Lima Tahun dan Pembangunan Semesta juga diluncurkan untuk memajukan sektor ekonomi.

•Penekanan terhadap Ekspor

Pada masa Demokrasi Terpimpin, pemerintah menekankan pentingnya ekspor sebagai sumber devisa negara. Beberapa upaya dilakukan seperti pembentukan Badan Urusan Ekspor Impor (BUEI) dan peningkatan produksi ekspor kopi, karet, dan minyak kelapa sawit.

•Pengendalian Harga

Pemerintah melakukan pengendalian harga pada beberapa komoditas yang dianggap penting dan strategis seperti beras, gula, dan minyak tanah. Hal ini dilakukan untuk mencegah kenaikan harga yang berlebihan dan memberikan kepastian harga bagi konsumen.

Meskipun demikian, upaya untuk mengatasi kehidupan ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin tidak sepenuhnya berhasil. Banyak perusahaan yang nasionalisasi tidak mampu beroperasi dengan efisien dan sektor swasta tidak berkembang dengan baik. Hal ini berdampak pada stagnasi ekonomi di Indonesia hingga berakhirnya era Demokrasi Terpimpin pada tahun 1965.

Semoga membantu :)