Menimbang : a. bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai salah

satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan tingkat

pertama memiliki peranan penting dalam sistem

kesehatan nasional, khususnya subsistem upaya

kesehatan;

b. bahwa penyelenggaraan Pusat Kesehatan

Masyarakat perlu ditata ulang untuk meningkatkan

aksesibilitas, keterjangkauan, dan kualitas pelayanan

dalam rangka meningkatkan derajat masyarakat

serta menyukseskan program jaminan sosial

nasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang

Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang

Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);