Penjelasan:

Perjanjian Tuntang dilakukan pada 18 September 1811 yang berisi sebagai berikut:

1. Pemerintah Belanda menyerahkan Indonesia kepada Inggris di Kalkuta, India Semua tentara Belanda menjadi tawanan perang Inggris.

2. Orang Belanda dipekerjakan dalam pemerintahan Inggris. Hutang Belanda tidak menjadi tanggungan Inggris.

3. Raffles yang berhasil merebut seluruh kekuasaan Belanda, memberikan kesempatan rakyat Indonesia untuk melakukan perdagangan bebas. Meski keberadaan Inggris tetap menindas rakyat Indonesia.

Setiap residen tersebut dikepalai oleh seorang residen dan asisten residen. Keenam belas keresidenan yakni:

1. Karesidenan Banten .

2. Karesidenan Banyumas.

3. Karesidenan Besuki .

4. Karesidenan Bogor .

5. Karesidenan Cirebon .

6. Karesidenan Jakarta .

7. Karesidenan Karawang.

8. Karesidenan Kediri .

9. Karesidenan Kedu .

10. Karesidenan Madiun .

11. Karesidenan Madura .

12. Karesidenan Pati .

13. Karesidenan Priangan .

14. Karesidenan Rembang .

15. Karesidenan Semarang.

16. Karesidenan Surakarta.

Selama masa pemerintahannya, Raffles melakukan reformasi massal untuk mengubah sistem kolonial Pemerintah Hindia Belanda. Ia membuat kebijakan dengan berpegang pada tiga prinsip yakni:

1. Segala bentuk kerja rodi dan penyerahan wajib dihapus, diganti penanaman bebas oleh rakyat.

2. Peranan para bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan dan para bupati dimasukkan sebagai bagian pemerintah kolonial.

3. Atas dasar pandangan bahwa tanah itu milik pemerintah, maka rakyat penggarap dianggap sebagai penyewa.

Raffles berusaha menjalankan beberapa kebijakan untuk memajukan perekonomian di Hindia. Tetapi program itu tujuan utamanya untuk meningkatkan keuntungan pemerintah kolonial. Beberapa kebijakan yang dijalankan Raffles yakni :

1. Melaksanakan sistem sewa tanah atau pajak tanah (land rent) yang kemudian meletakkan dasar bagi perkembangan sistem perekonomian uang.

2. Penghapusan penyerahan wajib hasil bumi.

3. Penghapusan kerja rodi dan perbudakan.

4. Penghapusan sistem monopoli.

5. Peletakan desa sebagai unit administrasi penjajahan.

Pajak dipungut perorangan, meski dalam praktiknya per desa. Jumlah pungutannya disesuaikan dengan jenis dan produktivitas tanah.

1. Hasil sawah kelas satu dibebani pajak 50 persen.

2. Hasil sawah kelas dua dibebani pajak 40 persen .

3. Hasil sawah kelas tiga dibebani pajak 33 persen .

4. Hasil tegalan kelas satu dibebani pajak 40 persen.

5. Hasil tegalan kelas dua dibebani pajak 33 persen .

6. Hasil tegalan kelas tiga dibebani pajak 25 persen.

#JadikanJawabanSayaTercerdas