Tujuan utama dari redistribusi adalah untuk meminimalisir adanya kesenjangan di masyarakat. Pemerintah telah melaksanakan beberapa program untuk mencapai tujuan tersebut antara lain :

Program Pemberian Jaminan Akses Kebutuhan Dasar bagi Masyarakat Bawah

Pemerintah berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menyediakan kebutuhan pokok, kesehan dan pendidikan. Disamping itu pemerintah juga telah melaksanakan program untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yaitu jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas), perumahan bersubsidi, program perlindungan sosial (PPS), program keluarga harapan (PKH), bantuan operasional sekolah (BOS), dan beasiswa pendidikan bagi siswa kurang mampu.

Program Kredit Lunak dan Penjaminan Kredit Berbasis Komunitas

Program kredit usaha rakyat dibuat pemerintah untuk memudahkan pengusaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mendapatkan kredit dengan bunga yang rendah. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk membuka usaha dan diharapkan kebijakan ini dapat mengurangi jumlah penduduk miskin di Indonesia.

Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM yang ada dimasyarakat haruskan dikembangkan karena bisa menyerap banyak tenaga kerja, membantu pemerataan distribusi pembanganan, dan membantu pemerataan distribusi pendapatan.

Kerjasama dengan Pihak Swasta dalam Menjalankan Program Corporate Sosial Responsibility (CSR)

CSR adalah tindakan yang dilakukan perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat maupun lingkungan sekitar perusahaan. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, memberikan kontribusi pada masyarakat melalui beasiswa untuk anak kurang mampu, dan sumbangan untuk membangun sarana dan prasarana di lingkungan sekitar.

Mewujudkan Kebijakan Penegakan Hukum dan Keadilan Ekonomi

Pemerintah konsisten membuat kebijakan hukum yang adil agar badan usaha di Indonesia mempunyai daya saing yang tinggi di era globalisasi ini. Hukum yang tidak mendiskriminasi golongan bawah merupakan kebijakan mendasar untuk menciptakan redistribusi pendapatan nasional.

sehingga hal yang tidak berkaitan dengan latar belakang diatas tidak termasuk latar belakang pemerintah dalam melakukan redistribusi pendapatan nasional