Berikut ini adalah pertanyaan dari maharanilestari02 pada mata pelajaran IPS untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama
2. Pada tahun berapa kebijakan tanam paksa diterapkan, siapa
pencetusnya, dan apa yang menjadi latar belakang diterapkannya
kebijakan tanam paksa, kemudian bagaimana pengaruh kebijakan
tanam paksa terhadap rakyat Indonesia?
3. Pada tahun berapa kebijakan tanam paksa dihapus, dan siapa saja
tokoh Belanda yang menentang kebijakan itu?
4. Jelaskan apa yang dimaksug dari :
a. Undang-undang agraria
b. Undang-undang gula
c. Politik pintu terbuka
d. Politik etis
Jawaban dan Penjelasan
Berikut ini adalah pilihan jawaban terbaik dari pertanyaan diatas.
Jawaban:
1).dengan dibubarkannya VOC,maka mulai terjadi perubahan politik pemerintahan di Indonesia.kepulauan Indonesia yang dikuasai VOC,berganti diperintah dan dijajah oleh pemerintah Belanda.Untuk menjalankan pemerintahan kolonial di Indonesia diangkatlah seorang gubernur jenderal ini berkuasa di Indonesia atas nama pemerintah di negeri Belanda. Dengan diangkatnya Gubenur jendral di Indonesia terbentuknya pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia.
seperti :
1. Pemerintah Daendels (1808-1811)
2. Pemerintah Janssen (1811)
2). Sistem Tanam Paksa berlaku pada tahun 1830 hingga 1870. Sistem ini dicetuskan oleh Johannes Van den Bosch pada tahun 1829. Latar belakang penerapan sistem tanam paksa di Indonesia, yaitu: Kekosongan kas kerajaan Belanda yang diakibatkan oleh Perang Diponegoro (1825-1830) dan revolusi Belgia.
3).Sistem Tanam Paksa akhirnya dihapus pada tahun 1870 dan diganti dengan kebijakan baru, yang dinamakan Politik Etis (Ethische Politic) atau yang dikenal juga sebagai Politik Balas Budi.
tokoh Belanda yang menentang:
•E.F.E. Douwes Dekker (Multatuli) Lewat bukunya yang berjudul Max Havelaar. ...
•Baron van Hoevell Baron van Hoevell adalah mantan pendeta yang menyaksikan sendiri penderitaan rakyat akibat tanam paksa. ...
•Fransen van der Putte Fransen van der Putte yang menulis Suiker Contracten.
4). A. UU Agraria memastikan bahwa kepemilikan tanah di Jawa tercatat. Tanah penduduk dijamin sementara tanah tak bertuan dalam sewaan dapat diserahkan. UU ini dapat dikatakan mengawali berdirinya sejumlah perusahaan swasta di Hindia Belanda.
B.Undang-undang Gula (bahasa Belanda: Suikerwet) yang disahkan pada tahun 1870 mengatur penghapusan kewajiban budidaya tebu kepada petani secara bertahap di Hindia Belanda.
C.Pengertian politik pintu terbuka mengacu pada pelaksanaan politik kolonial liberal di Indonesia, di mana golongan liberal Belanda berpendapat bahwa kegiatan ekonomi di Indonesia harus ditangani oleh pihak swasta, sementara pemerintah cukup berperan mengawasi saja.
D.Politik Etis (Etische Politiek) atau Politik Balas Budi adalah pemikiran progresif bahwa pemerintah Belanda mempunyai kewajiban moral menyejahterakan penduduk Hindia Belanda sebab telah memberikan kemakmuran bagi masyarakat dan kerajaan Belanda
Penjelasan:
Semoga membantu dan bermanfaat ya
jadikan jawaban terbaik ya
maaf KL slh/kurang jelas
Semoga dengan pertanyaan yang sudah terjawab oleh alfafzadira381 dapat membantu memudahkan mengerjakan soal, tugas dan PR sekolah kalian.
Apabila terdapat kesalahan dalam mengerjakan soal, silahkan koreksi jawaban dengan mengirimkan email ke yomemimo.com melalui halaman Contact
Last Update: Tue, 08 Jun 21