Tugas utama dibentuknya BPUPKI adalah merumuskan dasar negara dan rancangan Undang-Undang Dasar bagi Indonesia. BPUPKI diresmikan pada 28 Mei 1945 di Gedung Chuo Sangi In, Jakarta.

Pembahasan

Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia merupakan salah satu bentuk upaya Jepang untuk memenangkan hati rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, Jepang menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia. Sementara itu, Jepang hanya membuat janji palsu dan memanfaatkan rakyat Indonesia untuk memakmurkan negaranya.

Dengan menutupi latar belakang yang sesungguhnya, Jepang melancarkan janjinya untuk membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 29 April 1945. Dalam tugasnya, BPUPKI berperan untuk menyelidiki seluruh hal mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia. Salah satu diantaranya adalah persiapan untuk membuat dasar negara Indonesia.

Pada saat resmi dijalankan, total anggota BPUPKI adalah 62 anggota yang diisi oleh sebagian besar tokoh Indonesia dan tujuh (7) anggota yang berasal dari Jepang. Saat BPUPKI resmi dijalankan, ketua yang menaunginya adalah Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodinigrat.

Pada sidang resmi yang pertama, hal-hal yang dibahas di dalamnya adalah mengenai dasar negara Indonesia. Sidang tersebut berlangsung pada 28 Mei 1945. Kemudian, sidang berakhir pada 1 Juni 1945. Selanjutnya, sidang resmi yang kedua, hal-hal yang dibahas di dalamnya adalah mengenai rancangan Undang-Undang Dasar Indonesia. Sidang tersebut berlangsung pada 10 Juli 1945. Selama satu minggu lamanya berlanjut, sidang berakhir pada 17 Juli 1945.

Di sela kedua sidang tersebut terdapat satu (1) sidang tidak resmi yang dilakukan pada masa istirahat dari kegiatan persidangan (masa reses). Pada sidang tersebut, anggota yang hadir berjumlah 38 anggota dan sidang tersebut dipimpin oleh Ir. Soekarno.

Dalam BPUPKI, terdapat tiga (3) tokoh yang mengusulkan tentang dasar negara Indonesia. Ketiga tokoh tersebut adalah Muh. Yamin, Supomo, dan Ir. Soekarno. Pendapat Muh. Yamin mengenai kaidah dan asas dasar negara Indonesia adalah sebagai berikut.

• Peri Kebangsaan
• Peri Kemanusiaan
• Peri Ketuhanan
• Peri Kerakyatan
• Kesejahteraan Rakyat

Sedangkan pendapat Supomo adalah sebagai berikut.

• Persatuan
• Kekeluargaan
• Keseimbangan Lahir dan Batin
• Musyawarah
• Keadilan Rakyat

Di sisi lain, pendapat Ir. Soekarno adalah sebagai berikut,

• Kebangsaan Indonesia
• Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan
• Mufakat atau Demokrasi
• Kesejahteraan Sosial
• Ketuhanan Yang Maha Esa

Pelajari lebih lanjut

1. Tugas BPUPKI dan PPKI yomemimo.com/tugas/31052060
2. Tugas BPUPKI yomemimo.com/tugas/3567399
3. Perbedaan tugas BPUPKI dan PPKI yomemimo.com/tugas/549852

---------------------------------

Detail Jawaban

Kelas: 11

Pelajaran: Sejarah

Bab: 4

Kode: 11.3.4

#TingkatkanPrestasimu