Jawaban :

Salah satu upaya perwujudan visi Poros Maritim yang dicanangkan pemerintahan Jokowi-JK adalah dengan membangun konektivitas maritim. Bahkan, konektivitas maritim dinilai sebagai salah satu landasan strategis bagi terbentuknya visi Poros Maritim.

Konektivitas maritim berupa pembangunan pelabuhan dan infrastuktur pendukung di sejumlah titik-titik strategis di seluruh wilayah Indonesia akan berdampak langsung bagi aspek perekonomian masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun, pembangunan konektivitas ini tidak hanya bernilai dari aspek ekonomis.

Pembangunan konektivitas maritim sudah menjadi kebutuhan strategis Indonesia, terutama dalam hal hubungan antar negara di kancah Internasional. Dengan adanya konektivitas maritim ini, Indonesia bisa memantapkan perannya sebagai titik penghubung jaringan ekonomi dunia. Terlebih didukung dengan keuntungan lokasi geografis, yang terletak di antara dua samudera.

''Apabila Indonesia mampu menjadi sebagai titik penghubung dalam jaringan ekonomi dunia, maka secara strategis, pengaruh Indonesia dalam percaturan Geostrategis dan geopolitik akan semakin meningkat," kata Kepala Staff Angkatan Laut (KSAL), Laksamana TNI Ade Supandi, dalam sambutannya seperti dibacakan Koordinator Staff Ahli KSAL, Laksamana Muda TNI Arie Soedewo, dalam Seminar Nasional Sistem Konektivitas Maritim sebagai Landasan Strategis Mewujudkan Poros Maritim Dunia di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (16/6).

"Karena itu, konektivitas maritim tidak hanya untuk kepentingan ekonomi, tapi juga sudah menjadi kebutuhan strategis Indonesia."

Lebih lanjut, KSAL menjelaskan dalam uraiannya, sudah menjadi tanggung jawab Indonesia untuk mengamankan di seluruh wilayah teritorial Indonesia, termasuk adanya pelabuhan dan infrastruktur pendukung sebagai aspek fisik konektivitas maritim.

Sementara dalam hal perencanaan dalam pembangunan konektivitas maritim diperlukan pendekatan yang komprehensif dan mendapatkan dukungan dari berbagai institusi, tidak hanya menjadi domain perhubungan atau perekonomian saja.

Pun dengan adanya kebijakan-kebijakan yang mendukung pembentukan konektivitas maritim. ''Dari aspek non fisik, konektivitas maritim bergantung pada kebijakan institusional seperti peraturan-peraturan perdagangan, investasi, perpajakan, serta pelayanan dan jasa maritim. Tanpa konektivitas institusional, pembangunan fasilitas fisik tidak akan berarti banyak,'' lanjut Ade dalam uraiannya.

Dalam seminar nasional itu, hadir pula sejumlah keynote speaker. Selain KSAL, hadir pula Menteri KKP, Susi Pudjiastuti, dan perwakilan dari Kementerian Koordinator Kemaritiman. Seminar ini diikuti 150 orang yang berasal dari akademisi, LSM, organisasi profesi, lembaga negara, dan sejumlah perusahaan-perusahaan maritim.

Selain itu, dalam seminar ini juga diisi oleh sejumlah narasumber dari berbagai ahli. Seminar ini digelar oleh Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut (PPAL).