Jawaban:

1.Kabinet Natsir (6 September 1950 - 21 Maret 1951) Perdana menteri sekaligus pimpinan kabinet ini adalah Mochammad Natsir yang berasal dari partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi). Beberapa program kerja kabinet Natsir yang terkenal adalah: pendaftaran Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), persiapan penyelenggaraan pemilihan umum, dan pelaksanaan program ekonomi bernama Gerakan Benteng. Kabinet ini harus mundur karena menghadapi mosi tidak percaya dari Partai Nasional Indonesia (PNI) atas sebuah produk hukum yang diduga menguntungkan Masyumi selaku partai pimpinan koalisi kabinet secara politis. Produk hukum tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1950 (Perpu No. 50 Thn. 1950) terkait Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

2.Kabinet Sukiman (27 April 1951- 3 April 1952) Perdana menteri sekaligus pimpinan kabinet ini adalah Sukiman Wirjosandjojo yang berasal dari Partai Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia). Beberapa program kerja kabinet Sukiman yang terkenal adalah isu-isu terkait hubungan industrial (urusan perburuhan). Contoh isu hubungan industrial yang hangat dibahas dalam kabinet ini adalah penetapan upah minimum, pembentukan peraturan mengenai serikat buruh, dan gagasan mengenai Tunjangan Hari Raya (THR). Kabinet ini harus mundur karena menghadapi mosi tidak percaya dari seluruh partai politik yang ada atas sebuah dugaan penyelewengan teknis dan ideologis terkait dana bantuan asing yaitu Mutual Security Act (MSA) dari Amerika Serikat yang notabene adalah Negara Blok Barat.

3.Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955 - 3 Maret 1956) Perdana menteri sekaligus pimpinan kabinet ini adalah Burhanuddin Harahap yang berasal dari Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi). Beberapa program kerja Kabinet Burhanuddin Harahap yang terkenal adalah penyelenggaraan pemilu 1955, harmonisasi hubungan Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Darat (TNI-AD), dan pemutusan hubungan Uni Indonesia-Belanda sebagai bentuk protes atas masalah Irian Barat. Kabinet ini harus mundur karena kinerja program kabinet ini hanya sebatas menyelenggarakan jalannya pemilihan umum 1955 saja. Seusainya pemilihan umum digelar, pemenang pemilu tersebut akan menjadi kabinet pemerintahan berikutnya.