Jawaban:

Pieter Brooshooft dan C. Th. Van Deventer membuka mata pemerintah Belanda untuk lebih memperhatikan nasib rakyat pribumi. Mereka beragumen, pemerintah Belanda telah begitu lama mengambil untung besar dari wilayah jajahan, sementara rakyat pribumi menderita.

Hutang Kehormatan yang harus dilunasi. Maka pemerintah Belanda memiliki kewajiban moral untuk melakukan balas budi melalui kesejahteraan penduduk. Pada 1863, sistem tanam paksa dihapuskan dan Pemerintah Belanda mulai menerapkan sistem ekonomi liberal. Di mana modal-modal swasta mulai diperkenankan datang ke Hindia Belanda. Politik ekonomi secara tidak langsung membuka ruang sangat besar bagi swasta. Kondisi itu melahirkan perkebunan milik swasta semakin meluas. Namun kondisi tersebut tidak berpengaruh pada nasib rakyat. Karena politik ekonomi tersebut tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyat pribumi. Adanya kecaman tersebut, akhirnya pada 1901 Ratu Belanda Wilhelmina mengeluarkan kebijakannya yang disebut dengan politik etis.

Penjelasan:

vote sabi :)