A. KODAM III Divisi Siliwangi Divisi adalah satuan tempur militer terbesar dengan kekuatan penuh secara operasional memiliki kesatuan-kesatuan tempur, berikut unsur pendukungnya, yaitu bantuan tempur dan bantuan administrasi, yang berada dalam garis komando Divisi tersebut, sehingga tidak perlu mendatangkan dari komando lain di luar Divisi.

Divisi Siliwangi adalah kesatuan tempur TNI yang membawahi wilayah KODAM III Jawa Barat yang terdiri dari 5 Brigade dan masing masing Brigade memiliki satuan Resimen, namun dalam perkembangannya menjadi Divisi, Siliwangi kemudian membawahi langsung Batalyon sebagai satuan tempurnya.

Masa awal terbentuknya, Divisi Siliwangi terdiri dari 5 Brigade yaitu :

a. Brigade I Titrayasa di bawah pimpinan Letnan Kolonel Brata Menggala dan Letnan Kolonel Dr. Erie Sadewa sebagai kepala staf. Daerah tanggung jawabnya meliputi seluruh Karesidenan Banten dan sebagian Jakarta Barat.

b. Brigade II Surya Kencana di bawah pimpinan Letnan Kolonel Kawilarang yang bergerilya di daerah Bogor sampai dengan Cianjur Selatan.

c. Brigade III Kiansantang dengan Komandan Letnan Kolonel Sadikin yang bergerilya di daerah Jakarta Timur sampai dengan Bandung Utara.

d. Brigade IV Guntur adalah gabungan dari Guntur I dan Guntur II dengan komandan Letnan Kolonel Daan Yahya. Daerah gerilyanya meliputi Bandung Selatan, Pringan Timur, Bandung Utara sampai sebelah timur.

e. Brigade V Sunan Gunung Jati yang sebelumnya adalah organisasi Divisi Banyumas dengan Komandan Letnan Kolonel Abimanyu. Daerah gerilyanya adalah Karesidenan Cirebon.

Pembentukan Divisi Siliwangi berawal dari pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang diserukan oleh Presiden Soekarno pada masa awal kemerdekaan dalam keputusan tanggal 30 Agustus 1945. Awal pembentukan BKR di Jawa Barat adalah pada 27 Agustus 1945 dari pertemuan antara Residen Priangan, R. Puradireja dengan R. Sanusi Hardjadinata yang menghasilkan BKR Priangan di bawah pimpinan Arudji Kartawinata dan Omon Abdurachman sebagai wakilnya.

Pertemuan selanjutnya dilaksanakan di Gedung Sirnagalih, Bandung yang dihadiri oleh hampir seluruh mantan anggota Pembela Tanah Air (PETA) Priangan, Heiho, dan Koninlijke Nedherland Indhisce Leger (KNIL) dengan hasil pembentukan BKR Kabupaten Bandung dipimpin oleh R.Sukanda Bratamanggala, BKR Kota Bandung dipimpin oleh Suhari dan BKR Cimahi dipimpin oleh Gandawidjaya.

Pembentukan BKR Jawa Barat kemudian berlanjut dibeberapa daerah antara lain :

1. BKR kota Jakarta dengan tokoh pendirinya adalah Latief Hendraningrat, Moefreini Mukmin, Priatna, S.Kusno, Daan Jahja, Taswin, Daan Mogot, Sujono Yudadibrata, Kemal Idris dan Sadikin.

2. BKR Karesidenan Jakarta, dengan tokoh pendirinya adalah Sumarma, Arjana Prawiraatmaja, Achjar Arif, Halim, Marwoto, dan Amir.

3. BKR Kersidenan Banten dengan tokoh pendirinya, K.H.Achmad Chotib, K.H.Sjam’un, E.Taryana, Djajarukmantara, K.H.Djunaedi dan H.Abdullah.

4. BKR Karesidenan Bogor dengan tokoh pendirinya, Gatot Mangkupradja, Eddy Sukardi, Basuni, D. Kosasih, Husein Sastranegara, A.Kosasih, Dule Abdullah.

5. BKR Karesidenan Priangan dengan tokoh pendirinya, Arudji Kartawinata, Omon Abdurachman, Sjamsu, Abdullah, Suriadarma, Sukanda Bratamanggala, Hidajat, Supari, Sumarsono, Abdurachman.

6. BKR Karesidenan Cirebon dengan tokoh pendirinya, Asikin, Sumarsono, Rukman, Effendy dan Sjafei.

Di tengah proses pembentukan BKR Jawa Barat ini, muncul seorang mantan pimpinan Seinendan daerah Cigelereng bersama 200 anggotanya yang kemudian menggabungkan diri dengan BKR. Pimpinan Seinendan ini yang kemudian diangkat menjadi penasihat BKR Priangan.

Perkembangan BKR sebagai Badan Keamanan Rakyat dan Badan Penolong Korban Perang selanjutnya berdasarkan Maklumat Presiden Sukarno tanggal 5 Oktober 1945 diubah atau dibentuk menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR)..

Pembentukan TKR di Jawa Barat dipelopori oleh Didi Kartasasmita, seorang mantan Opsir KNIL yang pada September 1945 mendatangi Perdana Mentri Republik Indonesia menawarkan diri membantu perjuangan RI. Sebagai seorang perwira lulusan Koninlijke Military Academy (KMA) Breda berpangkat Letnan satu, Didi Kartasasmita disambut baik oleh Amir Syarifudin karena dirasa akan sangat membantu dalam perjuangan kemerdekaan.

Berdasarkan persetujuan Presiden, Didi Kartasasmita kemudian membuat maklumat yang berisi pernyataan bagi para mantan opsir KNIL untuk berdiri di belakang RI yang berisi antara lain kurang lebih tentang pembubaran tentara KNIL sejak 9 Maret 1942 oleh Panglima Tertinggi Tentara Hindia-Belanda, Letnan Jendral Ter Poorten, dan dengan pembubaran itu, maka secara otomatis terbebas dari sumpah setia prajurit.