Jawaban:

Sistem Pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia diawali dengan dibentuknya lembaga dagang VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) yang merupakan Kongsi Dagang Belanda. VOC memiliki pengurus terdiri atas tujuh belas orang yang disebut De Heeren Zeventien (Dewan Tujuh Belas). Dewan Tujuh Belas mengangkat gubernur jenderal yang didampingi Dewan Hindia. Dewan Hindia (Ideler) ini beranggotakan sembilan orang yang sebagian menjabat gubernur di daerah seperti Banten, Cirebon, dan Surabaya. Gubernur jenderal bersama Dewan Hindia kemudian mengemudikan pemerintahan VOC di Indonesia yang kekuasaannya tidak terbatas. Selain gubernur jenderal, diangkat pula seorang direktur jenderal yang bertugas mengurusi perniagaan serta mengurus perkapalan.

Setelah VOC runtuh pada tahun 1799 dan secara resmi pada tahun 1800, Indonesia diperintah oleh Deandels, seorang yang pandai tetapi diktator, sebagai kaki tangan dari Prancis karena Prancis berhasil merebut Belanda. Daendels membagi Pulau Jawa menjadi sembilan karesidenan yang dikepalai oleh seorang perfect. Ia juga mendirikan pengawas keuangan (Algemene Rekenkamer).

Sikap otoriter Daendels menyebabkan banyak peperangan dengan raja-raja daerah serta keburukan pemerintahannya, sehingga ditarik kembali pulang ke negeri Belanda. Selanjutnya, Indonesia jatuh ke tangan Inggris di bawah Raffles yang memiliki kepribadian yang simpati dan liberalis. Dalam menjalankan pemerintahannya di Indonesia, Raffles didampingi oleh badan penasihat (advisory council). Adapun tindakan yang diambilnya adalah membagi Pulau Jawa menjadi 16 karesidenan, setiap karesidenan dibagi dalam distrik, setiap distrik terdapat divisi (kecamatan), mengubah sistem pemerintahan yang semula dilakukan oleh penguasa pribumi menjadi sistem pemerintahan kolonial yang bercorak Barat, para penguasa pribumi dan para bupati dijadikan pegawai kolonial dan digaji.

Setelah Inggris mengembalikan wilayah Nusantara kepada Belanda lewat Konvensi London, Belanda melakukan penjajahan yang keduanya. Salah satu gubernur jenderal terkenal di penjajahan Belanda kedua ini adalah Van Den Bosch. Di masa pemerintahannya, ia menerapkan sistem tanam paksa (cultuurstelsel). Di masa tanam paksa ini, banyak terjadi penyelewengan dari perjanjian. Hal ini menyebabkan kelaparan di berbagai daerah. Penguasaan Belanda berlangsung sampai tahun 1942.

Pada awal tabun 1942, Jepang mendarat di beberapa kota besar di Indonesia. Jepang yang kala itu terlibat peperangan dengan Belanda, mulai menguasai Asia Tenggara. Belanda pun terdesak. Pada tanggal 8 Maret 1942, diadakan perjanjian Kalijati. Perjanjian ini membuat Belanda harus menyerahkan Indonesia ke Jepang. Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, penjajahan Jepang atas Indonesia dimulai hingga tahun 1945.

Dengan demikian, sistem pemerintahan di Indonesia pasca VOC adalah dipimpinnya Indonesia oleh Gubernur Jendral Daendels yang bertindak semena-mena. Selanjutnya, Indonesia akan dijajah oleh Inggris dengan Gubernur Jendralnya adalah Raffles. Setelah Konvensi London, Indonesia kembali menjadi jajahan Belanda hingga tahun 1942. Salah satu gubernur jendral terkenalnya adalah Van den Bosch. Pada tahun 1942, terjadi penyerahan kekuasaan Nusantara kepada Jepang setelah Belanda gagal mempertahankan wilayah Indonesia. Penyerahan kekuasaan dalam sebuah perjanjian yang bernama Perjanjian Kalijati ini mengawali pendudukan Jepang di Indonesia hingga tahun 1945.