Jawaban:

D. petani wajib membayar pajak kepada pejabat

Penjelasan:

Penyimpangan  yang terjadi terkait pelaksanaan Tanam Paksa:

1. Lahan pertanian yang digunakan untuk tanam paksa melebehi seharusnya

2. Waktu kerja paksa petani melebihi ketentuan

3. Petani tidak mendapatkan kelebihan hasil produksi  

4. Petani harus mengganti sendiri kerusakan tanaman di perkebunan

5. Petani dikenai dengan pajak tanah

Pembahasan:

Tanam Paksa (Cultuurstelsel) adalah aturan dimana penduduk Indonesia harus menyediakan sebagian lahannya untuk ditanami tanaman produksi untuk kepentingan ekspor, atau bila tidak, bagi mereka yang idak memiliki tanah harus bekerja selama hingga 66 hari dalam setahun di perkebunan milik Belanda. Hasil panen ini harus diserahkan kepada Belanda.

Tanam paksa atau dalam bahasa  Belanda disebut “cultuurstelsel” diterapkan penjajah Belanda agar dapat mendapatkan penghasilan sebesar-besarnya dari wilayah jajahannya di Hindia Belanda.  

Kebijakan ini dijalankan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch, yang menjabat tahun 1830-1833. Tujuan dari tanam paksa ini adalah untuk mendapatkan keuntungan besar dari ekspor tanaman produksi. Tanaman komoditas ekspor ini adalah  teh, kopi, tebu, dan tarum (nila).  

Akibat dari Tanam Paksa, banyak rakyat yang kehilangan lahannya untuk ditanami tanaman ekspor. Meski peraturan hanya mengharuskan 20% dari tanah pertanian digunakan untuk Tanam Paksa, namun pada kenyataannya penjajah Belanda memaksakan penggunaan tanah yang lebih dari ini, untuk mengejar keuntungan sebesar-besarnya.

Dalam sistm Tanam Paksa, banyak pekerja yang harus bekerja di perkebunan Belanda melebihi waktu yang seharusnya. Peraturan menyatakan pekerja hanya wajib 66 hari dalam setahun. Namun banyak pekerja dipaksa lebih lama, karena kebutuhan untuk merawat tanaman produksi.

Kelebihan hasil produksi pertanian dari ketentuan seharusnya akan dikembalikan kepada rakyat. Namun para pegawai pemerintahan kolonial mengambil kelebihan (Cultur procenten) ini demi kepentingan sendiri.

Dalam aturan Tanam Paksa, kerusakan atau kerugian sebagai akibat gagal panen yang bukan karena kesalahan petani akan dibebankan pada pemerintah Belanda. Namun kenyataanya petani harus mengganti tanaman yang rusak.

Akibat dari sistem ini dan penyelewengannya, jumlah lahan pertanian untuk padi menurun, produksi bahan pangan, terutama padi juga menurun. Akibatnya terjadi kelaparan seperti di Cirebon (1844), Demak (1848), dan Grobogan (1849). Rakyat di Indonesia juga menjadi miskin dan banyak menderita.  

Seharusnya, dalam Sistem Cultuurstelsel, petani yang sudah memberikan tanahnya atau melakukan kerja dalam sistem ini dibebaskan pajak. Namun kenyataanya pemerintah Belanda tetap memungut pajak ang memberatkan pada mereka

Kondisi ini membuat adanya gerakan politik di Belanda untuk memperbaiki kondisi rakyat yang sengsara akibat Tanam Paksa. Akhirnya, pemerintah Belanda mengeluarkan kebijakan Politik Etis atau Politik Balas Budi.