Jawaban:

Sistem Pemerintahan di Finlandia

Finlandia adalah republik, dan pemerintah didasarkan pada konstitusi tahun 2000 yang sudah direvisi. Presiden, kepala negara, dipilih untuk menjabat selama enam tahun oleh rakyat. Presiden memegang kekuasaan eksekutif dengan kabinet (Dewan Negara). Kekuasaan legislatif terletak pada parlemen 200-kursi unikameral (satu rumah), atau Eduskunta.

Cabang yudisial memiliki tiga tingkat: pengadilan lokal, enam pengadilan banding regional, dan Mahkamah Agung. Pengadilan lokal biasanya dipimpin oleh tiga panel dan pimpinan yang memiliki pelatihan hukum. Hakim profesional bertanggung jawab untuk keputusan di tingkat banding. Mahkamah Agung memiliki 22 hakim yang diangkat oleh presiden. Pria harus ikut wajib militer atau dinas alternatif.

Sistem Kabinet

Finlandia menggunakan sistem semi-presidensial dengan parlemen. Presiden Finlandia bertanggung jawab terhadap kebijakan luar negeri sedangkan kekuasaan eksekutif dijalankan oleh kabinetnya, Valtioneuvosto atau Statsrådet, yang terdiri dari perdana menteri dan menteri untuk berbagai departemen.

Sistem Perwakilan (Legislatif)

1. Menjamin kemerdekaan dan kebebasan berekspresi setiap individu.

2. Persaingan ekonomi dijalankan oleh golongan swasta.

3. Setiap orang berhak menganut maupun tidak menganut agama.

4. Kekuasaan politik berdasarkan suara dominan.

5. Negara tidak mencampuri urusan pribadi warga negaranya.

6. Solidaritas sosial tidak berkembang karena tumbuhnya persaingan bebas.

Sistem Peradilan (Yudikatif)

Konstitusi saat ini ditulis ulang pada tanggal 1 Maret 2000, yang pertama diadopsi pada tanggal 17 Juli 1919. Asli terdiri empat hukum konstitusional dan beberapa amandemen , yang menggantikan kedua. Sistem hukum perdata didasarkan pada hukum Swedia . Mahkamah Agung ( Finlandia : korkein oikeus ( KKO ) , Swedia : högsta domstolen ) dapat meminta undang-undang yang menafsirkan atau memodifikasi hukum yang ada . Hakim diangkat oleh Presiden.

Sistem peradilan Finlandia adalah sistem hukum sipil terbagi antara pengadilan dengan yurisdiksi perdata dan pidana biasa dan pengadilan administratif dengan yurisdiksi atas litigasi antara individu dan administrasi publik . Hukum Finlandia dikodifikasi dan berdasarkan hukum Swedia dan dalam arti yang lebih luas , hukum perdata atau hukum Romawi .

Penjelasan:

semoga membantu

jadikan yang terbaik terimakasih