Jawaban:

Contoh Lembaga Politik Menurut Amandemen UUD 1945

MPR

Lembaga politik yang keberadaannya diatur UUD 1945 dan telah ada semenjak pelaksaan demokrasi masa orde lama adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Lembaga negara yang sekaligus lembaga politik ini bertugas dan berwewenang membuat dan merubah konstitusi. Sebagai lembaga politik, peran dan fungsinya adalah memaksa masyarakat untuk mematuhi konstitusi yang telah dibuatnya.

2. Presiden

Presiden adalah jabatan pemimpin dalam pembagian kekuasaan yang termasuk dalam lembaga eksekutif. Di Indonesia contoh kekuasaan eksekutif presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sebagai lembaga politik, peran dan fungsinya adalah membuat kebijakan umum dalam penyelenggaraan negara dan menerapkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam organisasi selain negara, presiden dapat berarti kepala perusahaan, kepala pendidikan, kepala perguruan tinggi, dan lain-lain.

3. Wakil Presiden

Wakil Presiden adalah kedudukan satu tingkat di bawah Presiden. Wakil ini merupakan pendamping dan pengganti presiden pada saat-saat tertentu. Peran dan fungsi wakil presiden sebagai lembaga politik sama dengan peran Presiden.

4. DPR

Dewan Perwakilan rakyat atau DPR dalam trias politica adalah lembaga legislatif yang berwewenang membuat undang-undang. Dengan demikian, sebagai lembaga politik DPR berperan sebagai pembuat kebijakan bersama presiden, melindungi masyarakatnya dengan aturan yang dia buat, dan penyalur aspirasi rakyat. Karena anggota DPR wakil rakyat yang dipilih rakyat dari berbagai partai politik. Rakyat mempercayai aspirasinya terhadap seluruh anggota DPR.

5. DPD

Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, dapat dikatakan sebagai lembaga politik yang baru ada di Indonesia. DPD baru dibentuk berdasarkan hasil amandemen. Anggota DPD juga menjadi anggota MPR. Dengan demikian, sebagai lembaga politik DPD berperan dan berfungsi memaksa masyarakat dengan konstitusi yang dibuatnya sebagai anggota MPR, membuat kebjiakan bersama DPR, dan penyalur aspirasi rakyat, khususnya rakyat yang berada di daerah yang diwakilinya.

6. BPK

Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK saat ini menjadi lembaga yang independen seperti lembaga negara lain. BPK juga menjadi bagian dari lembaga politik. Tugas dan peranannya sebagai lembaga politik, yaitu memaksa lembaga dan pejabat negara untuk mematuhi hukum keuangan da membuat kebijakan tentang pengawasan keuangan negara.

7. BI

Bank Indonesia jarang disebut-sebut sebagai lembaga negara atau lembaga politik. Padahal sebenarnya, BI juga menjadi bagian dari lembaga yang diatur hak dan wewenangnya oleh UUD 1945 hasil amandemen. Sebagai lembaga politik BI mempunyai fungsi dan peran mengatur kebijakan umum tentang keuangan dan lancarnya peredaran uang di Indonesia.

8. Mahkamah Agung

Mahkamah agung atau MA menjadi lembaga negara hukum tertinggi di Indonesia. Lembaga ini bertugas memaksa masyarakat dalam hal ini seluruh warga negara untuk mematuhi seluruh aturan yang ada dan memberi sanksi pelanggaran. MA juga memberikan perlindungan terhadap seluruh warga negara atas haknya selama berada di wilayah hukum Indonesia dan menyelesaikan semua masalah hukum pidana dan perdata.

9. Mahkamah Konsitusi

Sama halnya dengan DPD, Mahkamah Konstitusi baru dibentuk dengan adanya UUD 1945 hasil amandemen. Sebagai lembaga politik peran dan fungsinya yaitu menengahi permasalahan yang mungkin terjadi antar lembaga negara dan permasalahan sengketa antar partai politik tentang hasil pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.

10. Komisi Yudisial

Dalam ketatanegaraan Indonesia, Komisi Yudisial juga menjadi salah satu bagian dari lembaga yudikatif. Lembaga yang menangani seua masalah hukum yang ada di Indonesia. Dengan demikian peran dan fungsinya sebagai lembaga politik hampir sama degan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yaitu memaksa masyarakat untuk mentaati peraturan yang berlaku, melindungi rakyar dalam negara, dan menengahi permasalahan bidang hukum.

11. Partai Politik

Partai politik merupakan lembaga yang secara resmi tidak ada dalam pemerintahan pusat dan daerah. Namun secara tidak langsung keberadaan partai poltik mempengaruhi semua lembaga politik yang ada. Karena dari anggota partai politik hampir semua anggota lembaga politik berasal. Jadi, peran dan fungsi partai politik sebagai lembaga politik adalah mengatur proses politik yang ada di Indonesia. Partai politik juga berfungsi menyalurkan aspirasi masyarakat yang dibawanya agar diperhatikan dan menjadi kebijakan pemerintah.