kekerasan kantor Partai Demokrasi Indonesia (PDI) sudah terjadi 20 tahun yang lalu ketika rezim Suharto berada di puncak kekuasaan. Meski demikian, sisa dari peristiwa tersebut masih melekat  dalam ingatan korban, keluarga korban, serta saksi mata ketika huru-hara tersebut terjadi. Catatan mengenai peristiwa tersebut berserakan di banyak tempat, baik internet, buku, maupun media lainnya.

Peristiwa itu disebut sebagai tragedi 27 Juli 1996 atau kudatuli, yang diduga disebabkan oleh perebutan kantor Partai Demokrasi Indonesia (PDI) antara kubu Megawati Soekarnoputri dengan kubu Soerjadi. Namun, banyak kalangan merasakan ada keganjilan terkait apa penyebab utama dari kerusuhan tersebut.

sehari setelah terjadinya peristiwa kudatuli, dibawah pimpinan Asmara Nababan dan Baharuddin Lopa,  Dalam investigasi tersebut ditemukan adanya indikasi terjadinya pelanggaran HAM yang berat. Tak hanya itu saja. Pada 2003, juga dilakukan penyelidikan lanjutan atas peristiwa kelam dalam sejarah politik Indonesia tersebut.

Hasil penyelidikan menyebut ada lima orang tewas, 149 orang luka, dan 23 orang hilang. Adapun kerugian materiil diperkirakan mencapai Rp 100 miliar akibat dari peristiwa kudatuli ini.  menilai terjadi 6 (enam) bentuk pelanggaran HAM, yaitu pelanggaran asas kebebasan berkumpul dan berserikat, pelanggaran asas kebebasan dari rasa takut, pelanggaran asas kebebasan dari perlakuan keji dan tidak manusiawi, dan pelanggaran perlindungan terhadap jiwa manusia, juga pelanggaran asas perlindungan atas harta benda.