Penjelasan:

Pemerintah pusat yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah di daerah disebut dengan otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah pusat untuk memberikan kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengambil keputusan dan mengelola sumber daya di daerah masing-masing.

Dengan pemberian otonomi daerah, pemerintah daerah dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan, sumber daya alam, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain-lain. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan lebih efektif kepada masyarakat di daerah.

Namun, pemberian otonomi daerah juga memiliki beberapa risiko, seperti terjadinya ketidakseragaman kebijakan antara satu daerah dengan daerah lain, atau terjadinya konflik kepentingan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah untuk memastikan bahwa tujuan dari kebijakan ini tercapai dengan baik.