perbedaannya adalah tanam paksa dilaksanakan tidak sesuai dengan peraturan yang ada karena adanya penyimpangan

peraturan/kebijakan tanam paksa :

-Penduduk (petani) diwajibkan untuk menyediakan 20% lahan pertanian ditanami tanaman ekspor yang sudah ditentukan pemerintah Hindia Belanda.

-Lahan pertanian yang digunakan untuk tanam paksa tidak dikenakan pajak.

-Nilai jual hasil pertanian petani diatur dan ditentukan oleh pihak Belanda.

-Bila petani mengalami gagal panen maka pemerintah hindia belanda akan bertanggung jawab.

-Para petani yang menggarap lahan pertanian tanam paksa berada di pengawasan penguasa pribumi.

-Penduduk yang bukan bekerja sebagai petani, wajib bekerja di perkebunan dan pabrik yang dimiliki pihak Belanda selama 66 hari dalam setahun.

Pelaksanaan tanam paksa yang menyimpang :

-Lahan yang terpakai untuk tanaman penghasil komoditi ekspor jauh di atas 20%. Kalo ada kelebihan panen pun nggak dibalikin ke petani. Gara-gara ini petani jadi nggak bisa menanam tumbuhan lokal untuk kebutuhan pangan mereka sendiri.

-Sudah diminta hasil tanamannya, para petani juga ternyata tetap harus bayar pajak.

-Harga jual tanaman dimonopoli sehingga nilainya rendah dan rakyat pun miskin.

-Petani sendiri yang tanggung jawab.

-Para bupati dan pejabat desa yang bertugas mengawasi pelaksanaan Tanam Paksa justru ikut korup demi keuntungan

-Nyatanya mereka yang tidak punya tanah harus bekerja lebih dari 66 hari, bahkan ada yang mengatakan setahun penuh.

semoga membantu