Masa reformasi di Indonesia dimulai pada tahun 1998, tepatnya saat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan oleh wakil presiden B.J. Habibie. Pada masa ini, terjadi perubahan sistem politik yang sangat signifikan untuk menggantikan sistem politik yang diterapkan pada masa Orde Baru. Periode reformasi masih berlanggung hingga saat ini.

Penjelasan:

Era reformasi di Indonesia dimulai pada tahun 1998, tepatnya saat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 setelah kegagalannya dalam memerintah Indonesia pada masa Orde Baru.

Pemerintahan Soeharto semakin disorot setelah Tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998 yang menyebabkan empat mahasiswa tertembak mati dan kemudian memicu Kerusuhan Mei 1998 sehari setelahnya. Gerakan mahasiswa pun meluas hampir di seluruh Indonesia. Di bawah tekanan yang besar dari dalam maupun luar negeri, Soeharto akhirnya memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya pada 21 Mei 1998.

Setelah pengunduran diri Soeharto, Wakil Presiden B.J. Habibie dilantik sebagai presiden dan melakukan berbagai reformasi politik. Pada Februari 1999, pemerintahan Habibie mengesahkan Undang-Undang Partai Politik yang mencabut pembatasan jumlah partai politik (parpol). Hal ini mengakibatkan partai politik bermunculan dan 48 di antaranya akan bersaing dalam pemilihan legislatif 1999.

Pada Mei 1999, pemerintahan Habibie mengesahkan Undang-Undang Otonomi Daerah yang merupakan langkah pertama dalam desentralisasi pemerintahan Indonesia dan memungkinkan provinsi-provinsi untuk lebih berperan dalam mengatur daerahnya. Pers lebih dibebaskan pada pemerintahan Habibie, meskipun Kementerian Penerangan tetap dipertahankan. Pada era Habibie juga dilangsungkan pemilihan umum legislatif 1999, Pemilu ini diawasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang independen.

Pada 1999, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menjadi Presiden Indonesia. Kabinet pertama, yang diberi nama Kabinet Persatuan Nasional, adalah kabinet koalisi yang mewakili beberapa partai politik. Perwakilan nonpartisan dan militer (TNI) juga ditempatkan dalam kabinet. Salah satu reformasi administrasi negara yang dilakukan Gus Dur adalah penghapusan Kementerian Penerangan, senjata utama Orde Baru untuk mengendalikan media, dan pembubaran Kementerian Kesejahteraan, yang telah menjadi korup pada masa Orde Baru.

Pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri yang terpilih pada tahun 2001, proses reformasi demokrasi terus berlanjut, meskipun berjalan lambat dan tidak menentu. Megawati mengumumkan susunan Kabinet Gotong Royong pada 10 Agustus 2001 untuk membantunya mengatur negara.

Pemilu Presiden Indonesia 2004 merupakan pemilu pertama yang memilih pasangan presiden dan wakil presiden secara langsung. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla memenangi pemilu setelah melewati dua putaran pemilihan. Pada pemilu presiden 2009, SBY terpilih untuk masa jabatan kedua bersama Boediono.

Pada pemilu presiden 2014, Joko Widodo (Jokowi) bersama dengan Jusuf Kalla terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden pada tahun tersebut. Pada 17 April 2019, Indonesia mengadakan pemilihan umum serentak. Untuk pertama kalinya, pemilihan dilakukan terhadap presiden dan wakil presiden, serta anggota DPR, DPD, dan DPRD secara bersamaan. Untuk kedua kalinya, Joko Widodo memenangkan pemilu ini yang menggandeng K.H. Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden.

Pelajari lebih lanjut:

1. Orde Lama: yomemimo.com/tugas/9025343
2. Orde Baru: yomemimo.com/tugas/2323980
3. Runtuhnya Pemerintahan Soeharto: yomemimo.com/tugas/3729563

----------------------------------------------------------        

Detail jawaban  

Kelas: 12

Mapel: Sejarah

Bab: Bab 8 - Masa Reformasi

Kode: 12.3.8

#AyoBelajar