1. Analisis saya maklumat polri tidak memiliki kedudukan dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebab berdasarkan pasal 7 ayat 1 UU nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan,  jenis dan haerarki peraturan perundang-undangan adalah :

• UUD NRI Tahun 1945;

• Ketetapan MPR;
• UU/Perpu;
• PP (Peraturan Pemerintah);
• Peraturan Presiden (Perpres);
• Peraturan Daerah (Perda) Provinsi;
• Perda Kabupaten/ Kota.

Selanjutnya di dalam pasal 8 juga tidak ditemukan jenis peraturan perundang-undangan lain. Jadi maklumat polri tersebut tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.

2. Surat Keputusan Bersama (SKB) menteri yang dibuat sejumlah kementerian dalam pertanyaan, tidak bisa dikategorikan sebagai keputusan menteri. Karena keputusan menteri hanya dikeluarkan oleh satu kementerian saja dan menyangkut bidang tugas yang menjadi kewenangan kementerian bersangkutan.

Dalam hal SKB yang dikeluarkan oleh menteri, menteri memiliki wewenang membuat aturan kebijakan  yang tidak didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan tetapi didasarkan asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan prinsip-prinsip umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

SKB Menteri bisa dikeluarkan jika memenuhi unsur diskresi pemerintah :

• Dilakukan untuk kepentingan umum/ kesejahteraan umum.

• Dilakukan atas inisiatif administrasi Negara itu sendiri.
• Untuk menyelesaikan masalah konkrit dengan cepat yang timbul secara tiba-tiba.
• Tindakan itu dimungkinkan oleh hukum.

Pembahasan

Berdasarkan kamus bahasa Indonesia, maklumat adalah pengumuman atau pemberitahuan. Maklumat masih banyak digunakan sebagai pijakan hukum di negara-negara monarki.

Di negara hukum, termasuk Indonesia, hukum berpijak pada peraturan perundang-undangan yang  perlu memperhatikan dua tertib yaitu :

• Tertib dasar peraturan perundang-undangan terkait dengan asas, jenis, hierarki dan materi muatan.
• Tertib pembentukan peraturan perundang-undangan terkait dengan tahapan pembentukan undang-undang (perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan perundangan).

Adapun keputusan Menteri selalu bersifat individual, kongkret berlaku sekali selesai. Seperti dijelaskan dalam jawaban diatas, keputusan menterihanya dikeluarkan oleh satu kementerian saja dan menyangkut bidang tugas yang menjadikewenangan kementerian bersangkutan.

#BelajarBersamaBrainly

#SPJ1