Penjelasan:

Pada masa Orde Baru, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan ekonomi yang disebut sebagai "Pembangunan Berkelanjutan" yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Kebijakan ini mengakibatkan terjadinya industrialisasi dan modernisasi di Indonesia, namun juga menyebabkan terjadinya korupsi, monopoli, dan oligarki yang merugikan masyarakat.

Setelah masa Orde Baru berakhir dan reformasi dimulai pada akhir 1990-an, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan ekonomi yang lebih terbuka dan demokratis. Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat sektor swasta dan memperbaiki tata kelola ekonomi Indonesia. Reformasi juga mengakibatkan terjadinya perubahan politik, sosial, dan budaya yang signifikan di Indonesia.

Dampak dari perbandingan kondisi ekonomi masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru dan Reformasi adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi: Pada masa Orde Baru, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun, pertumbuhan ekonomi tersebut tidak merata dan hanya terfokus pada sektor tertentu saja. Pada masa Reformasi, pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih merata dan berkelanjutan.

2. Kemiskinan: Pada masa Orde Baru, meskipun pertumbuhan ekonomi meningkat, tingkat kemiskinan di Indonesia masih tinggi. Pada masa Reformasi, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Investasi: Pada masa Orde Baru, investasi di Indonesia didominasi oleh perusahaan-perusahaan besar dan asing. Pada masa Reformasi, pemerintah Indonesia mendorong investasi dari sektor swasta dan asing yang lebih kecil dan beragam.

4. Ketergantungan pada sumber daya alam: Pada masa Orde Baru, pemerintah Indonesia sangat bergantung pada sektor sumber daya