Penjelasan:

Karena adanya sistem hukum yang tidak berjalan dengan baik. Krisis hukum ini terlihat dari beberapa hal, seperti:

1. Ketidakadilan dalam sistem hukum, di mana orang yang berduit atau memiliki hubungan yang kuat di dalam pemerintahan lebih mudah mendapatkan keadilan daripada rakyat biasa.
2. Korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam sistem hukum, di mana penegak hukum terlibat dalam kejahatan korupsi atau penyalahgunaan wewenang, dan kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah seringkali tidak diusut secara tuntas.
3. Tidak transparannya proses hukum, di mana keputusan pengadilan seringkali tidak diumumkan secara terbuka dan publik, sehingga masyarakat tidak dapat mengetahui secara jelas bagaimana keputusan tersebut diambil.

Semua hal di atas menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan pemerintah semakin menurun. Oleh karena itu, masyarakat memprotes dan meminta reformasi agar sistem hukum dan pemerintahan dapat berjalan dengan lebih baik dan adil.

Dalam aksi Reformasi 1998, masyarakat menuntut perubahan sistem hukum dan pemerintahan, termasuk adanya kebebasan pers dan demokrasi yang lebih baik. Oleh karena itu, krisis hukum dianggap sebagai salah satu penyebab utama dari munculnya aksi Reformasi pada tahun 1998 di Indonesia.