Pada masa Demokrasi Terpimpin di Indonesia (1959-1965), terjadi penyimpangan dalam sistem pendidikan yang dikendalikan oleh pemerintah. Beberapa penyimpangan pendidikan pada masa Demokrasi Terpimpin, antara lain:

• Kurikulum yang tidak seimbang. Pemerintah pada masa itu lebih menekankan pada pendidikan teknis dan vokasional daripada pendidikan umum. Hal ini mengakibatkan kurikulum tidak seimbang, di mana siswa hanya mendapatkan pelajaran yang sangat terbatas tentang ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari.
• Keterbatasan kebebasan akademik. Pemerintah juga membatasi kebebasan akademik dalam bidang pendidikan. Beberapa guru dan dosen diberhentikan karena dianggap tidak mengikuti pemerintah. Hal ini mengakibatkan terbatasnya perkembangan intelektual dan ideologi di kalangan pendidik dan mahasiswa.
• Pembatasan kebebasan berorganisasi. Mahasiswa di Indonesia pada masa itu dihadapkan pada kesulitan dalam mengorganisir kegiatan dan berdiskusi. Pembatasan ini membuat mahasiswa kesulitan untuk menyampaikan pendapat mereka tentang isu-isu sosial dan politik pada saat itu.
• Penekanan pada ideologi nasionalisme. Pemerintah pada masa Demokrasi Terpimpin sangat menekankan ideologi nasionalisme dalam pendidikan. Hal ini berakibat pada kurangnya pengajaran tentang isu-isu global dan universal serta terbatasnya kebebasan berpikir dan kreativitas.

Penyimpangan pendidikan pada masa Demokrasi Terpimpin mengakibatkan terhambatnya perkembangan pendidikan di Indonesia. Namun, seiring dengan perubahan politik dan reformasi pendidikan yang terus dilakukan, sistem pendidikan di Indonesia saat ini telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam menyediakan kurikulum yang seimbang dan memberikan kebebasan akademik bagi guru, dosen, dan mahasiswa.