Surat Keputusan Bersama yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tidak dapat dikategorikan sebagai Keputusan Menteri secara langsung karena dibuat oleh lebih dari satu Menteri dan pejabat lainnya.

Namun, Surat Keputusan Bersama ini masih termasuk ke dalam kategori peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah karena memiliki kekuatan hukum yang sama dengan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh satu Menteri atau instansi pemerintah lainnya. Surat Keputusan Bersama ini juga harus memenuhi persyaratan yang sama dengan peraturan perundang-undangan lainnya, seperti keterbukaan, kesesuaian dengan hukum dan peraturan yang lebih tinggi, dan tidak boleh bertentangan dengan hak asasi manusia.