Pada masa kekuasaannya, Sir Stamford Raffles menjalankan kebijakan pajak tanah di Pulau Jawa. Ia menetapkan pengenaan pajak tanah tetap pada pemilik tanah, yang kemudian membayar sejumlah uang kepada pemerintah sebagai bentuk pengakuan atas kepemilikan tanah tersebut.

Setelah Belanda kembali menguasai Indonesia, kebijakan pajak tanah ini pun disahkan dan diteruskan oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada masa kemerdekaan Indonesia, pemerintah mengambil alih kewenangan penerapan pajak tanah dan membentuk Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam mengelola masalah sertifikasi dan pendaftaran tanah serta penentuan objek pajak tanah.

Kini, penerapan pajak tanah di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak tanah di Indonesia diatur oleh pemerintah daerah dan dipungut sebagai salah satu sumber pendapatan daerah untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik di daerah setempat.