Kebijakan Otonomi Daerah dilakukan dengan tujuan agar tidak terjadi pemusatan dalam kekuasaan pemerintahan pada tingkat pusat sehingga jalannya pemerintahan dan pembangunan berjalan lancar. Selain itu kebijakan ini jga bertujuan agar pemerintah tidak hanya dijalankan oleh pemerintah pusat, tetapi daerah pun dapat diberi hak untuk mengurus sendiri kebutuhannya. Pada prakteknya idealisme dari praktek otonomi daerah ini belum sepenuhnya dapat diwujudkan, salah satunya karena adanya hambatan berupa rendahnya tingkat partisipasi politik di tingkat daerah. Akibatnya, kekuasaan di daerah justru terpusat pada golongan tertentu di daerah, dan terjebak pada sistem politik yang bersifat oligarkhis. Sebutan lainnya adalah melahirkan “politik keluarga” atau “politik dinasti”. Politik keluarga ini memang tidak sepenuhnya salah, namun apabila kenyataan tersebut disebabkan oleh rendahnya partisipasi masyarakat daerah dalam bidang politik, maka sudah semestinya masalah ini harus diatasi demi kelangsungan demokrasi. Sebagai mahasiswa, kemukakan pendapat Anda, strategi apa yang dapat dilakukan agar rendahnya partisipasi politik masyarakat daerah sebagai salah satu faktor penghambat otonomi daerah tersebut dapat diatasi? ​​