Jawaban:

Iya, saya setuju dengan pendapat tersebut. Hukum tata negara merupakan produk lembaga legislative dan/atau produk dari lembaga eksekutif. Dalam keberlakuannya, peraturan perundangan di Indonesia menganut konsep hirarki yang berlaku berdasarkan sifatnya, yaitu kebijakan makro, meso, atau mikro. Konsep hirarki ini memastikan bahwa hukum yang berada di bawah tidak bertentangan dengan hukum yang berada di atasnya.

Konsep hirarki ini diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, peraturan perundang-undangan yang dibuat harus sesuai dengan tingkatannya dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Contohnya, peraturan perundang-undangan yang bersifat mikro seperti peraturan perusahaan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (PPU) yang bersifat makro seperti undang-undang (UU). Hal ini karena peraturan perusahaan hanya mengatur hal-hal tertentu dalam suatu perusahaan, sedangkan undang-undang mengatur hal-hal yang bersifat lebih umum dan luas.

Dalam praktiknya, konsep hirarki ini juga diatur dalam pembuatan kebijakan dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, sehingga mampu memastikan konsistensi dan keberlangsungan hukum di Indonesia.

Semoga membantu