Jawaban:

kebijakan-kebijakan pemerintah Inggris selama berada di Indonesia dimulai dari menghapus sistem tanam paksa, melarang perbudakan, menghapus pajak hasil bumi, memperkenalkan sistem landrent, membentuk sistem pemerintahan, membagi Pulau Jawa menjadi 16 karesidenan, dan sistem peradilan yang mengacu pada sistem yang dilaksanakan di Inggris.

Sedangkan Belanda Kebijakan pemerintah Hindia Belanda adalah tanam paksa, ekonomi liberal, dan politik etis.

Pada masa pemerintahan kolonial banyak diterapkan sejumlah kebijakan di wilayah Indonesia. Hal tersebut tidak terlepas dari kepentingan ekonomi dan politik pemerintah Hindia Belanda. Berikut sejumlah kebijakan pada masa pemerintah Hindia Belanda.

Tanam Paksa

Tanam paksa atau cultuurstelsel merupakan kebijakan yang mengharuskan rakyat melaksanakan proyek penanaman tanaman ekspor di bawah paksaan pemerintah kolonial sejak tahun 1830. Kebijakan ini pertama kali dilaksanakan pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Van den Bosch. Lahirnya kebijakan tanam paksa tidak terlepas dari krisis keuangan yang melanda pemerintah Belanda pasca perang melawan Diponegoro. Terdapat sejumlah ketentuan dalam pelaksanaan kebijakan tanam paksa, yakni penduduk menyediakan sebagian lahan untuk ditanami tanaman yang laku di pasar internasional, tanah untuk tanam paksa tidak boleh lebih dari seperlima tanah yang dimiliki penduduk, waktu pengerjaan tidak boleh melebihi waktu pengerjaan menanam padi, tanah dibebaskan dari pajak, kegagalan panen yang bukan dari kesalahan rakyat menjadi tanggung jawab pemerintah, serta penduduk yang bukan petani diwajibkan bekerja selama 65 hari dalam satu tahun. Pelaksanaan tanam paksa membawa keuntungan yang besar bagi pemerintah kolonial. Namun dalam perkembangannya, kebijakan tanam paksa justru menimbulkan penderitaan bagi rakyat Indonesia karena berbagai tindak penyelewengan ketetapan tanam paksa.

Sistem Ekonomi Liberal

Ekonomi Liberal dilaksanakan pada tahun 1870 pasca dihapuskannya kebijakan tanam paksa. Penetapan pelaksanaan sistem ekonomi liberal memberikan peluang pihak swasta untuk mengembangkan perekonomian di tanah jajahan. Dalam perkembangannya, dikeluarkan sejumlah peraturan demi memperlancar sistem ekonomi liberal di Hindia Belanda. Beberapa peraturan yang dikeluarkan adalah Undang-Undang Perbendaharaan Negara (Comptabiliet Wet), Undang-Undang Gula (Suiker Wet), hingga Undang-Undang Agraria (Agrarische Wet). Sejak dikeluarkannya UU Agraria, pihak swasta semakin banyak memasuki tanah jajahan Hindia Belanda. Mereka selanjutnya memainkan peranan penting dalam mengeksploitasi tanah jajahan. Sejak saat itu, mulailah era imperialisme modern di Hindia Belanda.

Politik Etis

Politik etis merupakan kebijakan balas budi yang dibuat untuk mengganti kerugian masyarakat Hindia Belanda atas eksploitasi yang dilakukan pemerintah Belanda. Secara garis besar, inti dari kebijakan politik etis adalah irigasi, emigrasi, dan edukasi. Dalam bidang edukasi, pemerintah Hindia Belanda mulai membangun sekolah-sekolah serta membuka akses pendidikan bagi pribumi (masih terbatas bagi golongan strata atas). Hal tersebut dilakukan demi memenuhi kebutuhan tenaga kerja administrasi pemerintah kolonial. Dampak dari dibukanya akses pendidikan bagi pribumi adalah munculnya golongan cendekiawan yang selanjutnya memainkan peranan penting selama era pergerakan nasional.

#SEMOGA MEMBANTU

#TINGKATAN PRESTASIMU