Pendudukan Jepang di Indonesia memiliki pengaruh yang signifikan pada bidang politik. Dalam usahanya untuk memperoleh dukungan rakyat Indonesia, Jepang berhasil memanfaatkan propaganda dan retorika pembebasan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat Indonesia merasa simpati terhadap Jepang dan melihatnya sebagai sekutu dalam perjuangan kemerdekaan.

Namun, di balik propaganda pembebasan tersebut, pemerintahan pendudukan Jepang menerapkan kebijakan yang kaku dan keras terhadap masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah melalui pembubaran semua organisasi politik dan bentuk perkumpulan pada tanggal 20 Maret 1942. Langkah ini bertujuan untuk mengendalikan dan membatasi aktivitas politik yang dapat mengancam kekuasaan Jepang.

Pada tanggal 8 September 1942, dikeluarkan Undang-Undang Nomor 2 yang memberikan pemerintah Jepang kontrol penuh atas seluruh organisasi nasional di Indonesia. Hal ini berarti bahwa semua kegiatan politik, termasuk gerakan kemerdekaan, harus beroperasi di bawah pengawasan dan kendali Jepang. Kebijakan ini secara efektif membatasi pergerakan politik yang ada sebelumnya, termasuk organisasi nasionalis seperti Partai Nasional Indonesia (PNI) dan gerakan pergerakan lainnya.

Dengan demikian, meskipun propaganda Jepang berhasil memengaruhi masyarakat Indonesia dalam hal dukungan terhadap pembebasan dari penjajahan Belanda, pemerintahan pendudukan Jepang secara politik memberlakukan kebijakan yang membatasi dan mengendalikan aktivitas politik di Indonesia. Pengaruh ini menyebabkan organisasi politik yang ada sulit untuk berkembang dan beroperasi secara bebas di bawah kekuasaan Jepang.