Kebijakan sewa lahan yang diterapkan oleh pemerintah Inggris pada masa penjajahan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Tanah 1870. Kebijakan ini mengatur bahwa tanah-tanah di wilayah Hindia Belanda yang belum dimiliki oleh pihak manapun dapat disewakan kepada pihak swasta maupun pemerintah dengan jangka waktu tertentu. Selama masa sewa, pemegang sewa memiliki hak untuk mengolah, menggunakan, dan memperoleh hasil dari tanah tersebut.

Namun, dalam penerapannya, kebijakan ini memiliki beberapa ketentuan yang merugikan masyarakat pribumi. Salah satu contohnya adalah aturan bahwa tanah yang tidak dikelola selama 20 tahun dapat dicabut hak sewanya dan diambil alih oleh pihak pemerintah atau pemegang hak tanah lain. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat pribumi kehilangan akses dan kontrol atas tanah mereka, terutama di daerah-daerah yang tidak intensif dimanfaatkan seperti hutan dan pedalaman.

Selain itu, aturan mengenai pembayaran sewa tanah juga menjadi permasalahan bagi masyarakat pribumi. Kebanyakan dari mereka tidak mampu membayar sewa dalam jumlah besar dan sering terjerat dalam utang, sehingga mereka akhirnya harus menjual tanah mereka atau menjadi buruh di perkebunan milik pihak asing.

Kebijakan sewa lahan ini juga memicu konflik dan ketidakpuasan di antara masyarakat pribumi, terutama di wilayah-wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi. Banyak masyarakat yang merasa tidak adil karena mereka harus membayar sewa tanah yang sebelumnya merupakan tanah adat mereka sendiri.

Secara keseluruhan, kebijakan sewa lahan yang diterapkan oleh pemerintah Inggris pada masa penjajahan di Indonesia tidak menguntungkan bagi masyarakat pribumi dan lebih banyak menguntungkan pihak kolonial dan pengusaha asing. Kebijakan ini memperburuk perekonomian masyarakat pribumi, merugikan hak atas tanah mereka, serta memicu ketidakpuasan dan konflik di antara mereka.