Jawaban:

Pada masa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, terdapat kesepakatan antara kaum Muhajirin (kaum yang hijrah dari Mekah ke Madinah) dan kaum Anshar (kaum penduduk Madinah yang mendukung kedatangan Nabi Muhammad SAW) mengenai pemilihan khalifah pengganti Rasulullah.

Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 M, terjadi perundingan antara kaum Muhajirin dan Anshar di sebuah tempat yang dikenal sebagai Saqifah Bani Sa'idah di Madinah. Kaum Muhajirin, yang mayoritas terdiri dari Quraisy dan memiliki hubungan erat dengan Nabi, berpendapat bahwa kepemimpinan seharusnya tetap berada di tangan Quraisy. Mereka mengusulkan Abu Bakar, sahabat dekat Nabi, sebagai khalifah pengganti.

Namun, kaum Anshar memiliki pandangan yang berbeda. Mereka menganggap bahwa kepemimpinan seharusnya berada di antara mereka sendiri sebagai penduduk Madinah. Beberapa di antara mereka mengusulkan Sa'ad bin Ubadah sebagai khalifah.

Setelah perdebatan dan diskusi panjang, akhirnya kaum Muhajirin dan Anshar mencapai kesepakatan untuk memilih Abu Bakar sebagai khalifah pertama atau yang sering disebut sebagai "Khulafaur Rasyidin" (khalifah yang diberi petunjuk). Kesepakatan ini dikenal sebagai Bai'atul Aqabah atau Bai'atul Awwal, di mana kaum Anshar dengan tulus menerima dan mengakui kepemimpinan Abu Bakar.

Kesepakatan ini menjadi dasar dalam mengatur pemerintahan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar kemudian menjadi khalifah pertama, diikuti oleh Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Mereka diakui oleh umat Muslim sebagai khalifah yang dipilih berdasarkan kesepakatan kaum Muhajirin dan Anshar.

Kesepakatan ini menunjukkan pentingnya kesatuan dan persatuan umat Islam dalam memilih pemimpin sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah disepakati. Hal ini juga menjadi landasan bagi pengembangan sistem kepemimpinan dalam sejarah Islam selanjutnya.