Salah satu contoh aplikasi yang terms and condition nya tidak sesuai dengan undang-undang adalah aplikasi yang menyediakan layanan privatisasi air. Menurut UU no 7 tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, hak guna usaha air dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha dengan izin dari pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya1. Namun, hal ini bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila kelima yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Privatisasi air dapat menimbulkan ketimpangan sosial, karena air adalah kebutuhan dasar yang harus dijamin oleh negara bagi seluruh rakyat tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, aplikasi yang menawarkan layanan privatisasi air dapat dikatakan tidak sesuai dengan undang-undang dan Pancasila.