JAWABAN DAN PENJELASAN:

Landasan yuridis eksistensi hukum pidana diluar kodifikasi adalah Pasal 1 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa hukum pidana yang berlaku di Indonesia adalah hukum pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan perundang-undangan pidana lainnya yang berlaku di Indonesia. Namun, Pasal 1 ayat (3) KUHP juga menyatakan bahwa perbuatan yang tidak diatur dalam ketentuan perundang-undangan pidana dapat dihukum apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan rasa keadilan dan hukum yang berlaku di masyarakat.

Landasan sosiologis eksistensi hukum pidana diluar kodifikasi adalah adanya kebutuhan untuk menegakkan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang dianggap penting oleh masyarakat, namun belum diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan pidana.

Contoh perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana diluar kodifikasi adalah :

perbuatan bullying atau perundungan yang tidak diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia. Meskipun demikian, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai tindakan pelanggaran hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana apabila dianggap melanggar rasa keadilan dan hukum yang berlaku di masyarakat.

SEMOGA TERBANTU!