Jawaban:

Landasan hukum adalah dasar hukum yang mengatur suatu kebijakan atau tindakan, yang bertujuan untuk menjamin tindakan tersebut sesuai dengan hukum dan tidak melanggar hak-hak dan kepentingan masyarakat. Dalam konteks pembongkaran paksa oleh Satpol PP, landasan hukumnya adalah undang-undang atau peraturan daerah yang mengatur tentang ketertiban umum dan pemerintahan daerah.

Namun, dalam beberapa kasus, pembongkaran paksa oleh Satpol PP dapat menimbulkan konflik hukum dengan masyarakat atau pihak-pihak yang terkait. Konflik hukum dapat terjadi jika kebijakan kriminal semacam ini melanggar hak-hak dan kepentingan masyarakat atau tidak sesuai dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku.

Contoh konflik hukum dalam kasus pembongkaran paksa oleh Satpol PP adalah jika Satpol PP melakukan tindakan pembongkaran yang melanggar hak milik warga atau tidak memenuhi prosedur hukum yang berlaku. Dalam hal ini, warga atau pihak yang terkait dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menuntut ganti rugi atau meminta pembongkaran paksa tersebut dibatalkan.

Terkait dengan pertanyaan apakah kebijakan kriminal semacam ini dapat diundangkan, jawabannya tergantung pada undang-undang atau peraturan yang berlaku di masing-masing daerah. Kebijakan kriminal seperti pembongkaran paksa oleh Satpol PP harus didasarkan pada undang-undang atau peraturan daerah yang jelas dan mengatur dengan tegas mengenai ketertiban umum dan pemerintahan daerah. Selain itu, kebijakan kriminal semacam ini juga harus memperhatikan hak-hak dan kepentingan masyarakat dan mematuhi prosedur hukum yang berlaku.