Jawaban:

1. Tugas Daendels sebagai gubernur jenderal Hindia Belanda pada tahun 1808-1811 adalah menjalankan pemerintahan di Indonesia dan mencari sumber-sumber ekonomi untuk kepentingan negara induk. Salah satu kebijakan Daendels dalam meningkatkan pendapatan negara adalah dengan membuka lahan-lahan baru untuk perkebunan dan mengeksploitasi hasil bumi yang ada, seperti kopi, teh, dan lada. Daendels juga memperbaiki jalan-jalan dan mengembangkan transportasi untuk mempermudah pengangkutan hasil bumi ke pelabuhan. Selain itu, ia juga memperkenalkan sistem perpajakan yang lebih efektif untuk meningkatkan penerimaan negara.
2. Dasar dilaksanakannya sistem sewa tanah di Indonesia adalah karena Inggris sebagai penjajah pada masa itu ingin memanfaatkan lahan-lahan yang ada di Indonesia untuk kepentingan ekonominya. Mereka memperkenalkan sistem sewa tanah sebagai cara untuk menguasai tanah secara lebih efektif, sehingga mereka dapat menanamkan modal dan mengembangkan perkebunan di Indonesia. Selain itu, sistem sewa tanah juga memungkinkan Inggris untuk mengumpulkan pajak dari para penyewa tanah.
3. Tanam paksa atau sistem kerja paksa pada masa penjajahan Belanda di Indonesia telah menjadi salah satu sumber penderitaan rakyat. Sistem ini membuat rakyat dipaksa untuk bekerja secara paksa di perkebunan atau proyek-proyek lainnya, yang biasanya sangat berat dan menguras tenaga. Selain itu, para pekerja tidak diberi upah yang layak, dan seringkali dihukum atau disiksa jika tidak memenuhi target yang ditetapkan. Hal ini membuat sistem tanam paksa menjadi sangat menyengsarakan bagi rakyat.
4. Suiker Wet adalah undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda pada tahun 1870 yang bertujuan untuk melindungi industri gula Belanda dari persaingan produk gula dari luar negeri, termasuk dari Indonesia. Dalam undang-undang ini, impor gula dari luar negeri dikenakan bea cukai yang tinggi, sedangkan ekspor gula dari Indonesia ke Eropa dikenakan pajak ekspor yang rendah. Hal ini membuat harga gula di Eropa menjadi lebih mahal, sementara harga gula di Indonesia menjadi lebih rendah. Akibatnya, pabrik-pabrik gula di Indonesia yang dimiliki oleh pemerintah Belanda menjadi lebih menguntungkan, sementara petani Indonesia yang berusaha menanam tebu merasa diperlakukan tidak adil.
5. Setelah UU Agraria dan UU Gula dikeluarkan, pihak swasta asing memainkan peran penting dalam mengeksploitasi tanah jajahan di Indonesia. Mereka memanfaatkan kebijakan pemerintah yang memperbolehkan investasi asing dalam sektor-sektor tertentu, termasuk pertanian dan perkebunan. Pihak swasta asing ini biasanya memiliki modal yang besar dan teknologi yang canggih, sehingga mereka dapat mengelola tanah dan sumber daya alam dengan lebih efisien dan produktif. Peran penting mereka adalah sebagai investor dan pengelola tanah, dan dalam banyak kasus, mereka berkolaborasi dengan pemerintah dan militer untuk mengamankan akses mereka terhadap sumber daya alam dan mengeksploitasi tanah dengan lebih efektif. Namun, dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari kehadiran mereka sering menjadi kontroversial, karena mereka sering dianggap sebagai pengambil keuntungan yang hanya memperkaya diri sendiri tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat setempat dan lingkungan.