Jawaban:

IG : JOHANESBE

SILAHKAN BERTANYA APA SAJA , SAYA AKAN MEMBANTU SEBISA SAYA :)

Pemasangan tiang kabel oleh PLN dan Telkom di tanah masyarakat harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini, perusahaan harus memperoleh izin dari pemerintah setempat dan memberi ganti rugi kepada masyarakat yang bersangkutan jika tanah tersebut digunakan untuk kepentingan perusahaan. Pemakaian tanah oleh PLN dan Telkom harus sesuai dengan UUD 1945, yaitu Pasal 33 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan terhadap pemakaian tanahnya yang merugikan kepentingan umum. Juga Pasal 18 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan terhadap pemaksaan dalam pemindahan tanah. Sehingga, PLN dan Telkom harus memberikan ganti rugi yang sesuai kepada masyarakat yang tanahnya digunakan untuk pemasangan tiang kabel.