Jawaban :

Reformasi politik dan kebebasan pers memiliki hubungan yang sangat erat di Indonesia. Sebelum reformasi politik pada tahun 1998, Indonesia dikuasai oleh rezim Orde Baru yang memiliki kontrol yang kuat terhadap media dan pers. Kritik terhadap pemerintah dan opini yang berbeda sering kali diabaikan atau ditekan.

Namun, setelah reformasi politik terjadi, kebebasan pers di Indonesia meningkat pesat.Ja Pasal 28F UUD 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang memiliki hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Kebebasan pers diakui sebagai bagian integral dari hak ini, dan hal ini tercermin dalam Konstitusi Indonesia.

Sejak itu, media di Indonesia dapat secara terbuka dan kritis melaporkan dan mengkritik pemerintah dan pejabat publik. Kini, pers Indonesia memiliki beragam platform yang lebih luas, termasuk surat kabar, majalah, radio, televisi, dan internet. Kebebasan pers ini membuka pintu bagi diskusi terbuka dan demokratis dalam masyarakat, serta memberikan perlindungan pada hak asasi manusia dan keterbukaan informasi.

Meskipun demikian, kebebasan pers di Indonesia masih dihadapkan pada beberapa tantangan. Beberapa media masih memiliki afiliasi politik atau kepentingan bisnis tertentu, dan terkadang media diintimidasi atau ditekan oleh pemerintah atau kekuatan ekonomi. Namun, secara umum, reformasi politik telah membuka jalan bagi kebebasan pers yang lebih besar di Indonesia, yang menjadi salah satu landasan penting bagi kemajuan demokrasi di negara ini.

Penjelasan:

Penjelasan:SEMOGA BERMANFAAT

☺️