Dijaman awal orde baru dengan pemerintahannya Soeharto adalah angin segar bagi rakyat Indonesia. Awal orde baru Rakyat Indonesia mengharapkan adanya perubahan. Merubah keterpurukan yang dialami saat orde lama. Pemerintah pada saat itu dituntut harus memulihkan di segala aspek. Antara lain, ekonomi, politik dan psikologis rakyat Indonesia yang harus bangkit. Pada saat itu Indonesia secara perlahan-lahan mulai bangkit, Ekonomi di Indonesia pun mulai maju pesat. Namun, tidak dengan media pers. Media Pers saat jaman orde baru mulai terkekang. Media Pers yang berharap dengan angin segar sebuah kebebasan malah sangat di kekang oleh pemerintah. PERS TIDAK DIPERBOLEHKAN MEMBERITAKAN MENGENAI BERITA MIRING YANG BERADA DI SEKITAR PEMERINTAHAN. Jika ada yang berani mengkritik atau mempublikasikan mengenai pemerintahan pada saat itu ada sebuah ancaman keras dan tentu juga akan mengancam penerbitannya.

Selain itu adanya televisi sebagai pendukung kekuasaan pemerintah, misalnya saja stasiun televisi yang dikuasai oleh pemerintah yaitu TVRI. Di ranah media cetak, pemerintah dengan berbagai peraturannya membredel media yang berseberangan dengan pemerintah. Juga poster, atau pamflet, bahkan grafiti sekalipun, yang bernada mengancam pemerintah akan segera ditindak. Apa yang mereka tulis atau mereka gambar dianggap menganggu stabilitas atau tindakan subversif.

Bentuk lain dari kekuasaan negara atas media pers di tanah air adalah munculnya SIUPP yakni Surat Izin untuk Penerbitan Pers. Orde Baru sedemikian ketatnya dalam hal pengawasan atas pers, karena mereka tidak menghendaki mana kala pemerintahan menjadi terganggu akibat dari pemberitaan di media-media massa. Sehingga fungsi pers sebagai transmisi informasi yang obyektif tidak dapat dirasakan. Padahal dengan transmisi informasi yang ada diharapkan pers mampu menjadi katalisator bagi perubahan politik atau pun sosial.

Pada jaman orde baru pers melihat bahwa model kepemimpinan yang digunakan Soeharto yang otoriter memberantas kebebasan masyarakat. Artinya juga logika kekuasaan semacam itu pada suatu waktu akan menghancurkan dirinya (pers), karena pers adalah salah satu pilar penyusun sistem demokrasi yang memiliki fungsi pentingnya. Artinya pola yang digunakan Soeharto pada umumnya bersifat kontradiktif dengan logika pers itu sendiri. Tidak heran jika Orde Baru sedemikian menekannya dengan pers, karena pers adalah penghalang bagi lahirnya demokrasi Pancasila yang hegemonik dan dominatif.

Padahal secara realitasnya, peranan pers sangat dibutuhkan di suatu pemerintahan yang demokratis Namun, agar pers mampu menjalankan peranannya terutama dalam menunjang demokratisasi maka perlu adanya kebebasan pers dalam menjalankan tugas serta fungsinya secara professional. Media masa yang bebas memberikan dasar bagi pembatasan kekuasaan negara dan dengan demikian adanya kendali atas negara oleh rakyat, sehingga menjamin hadirnya lembaga-lembaga politik yang demokratis sebagai sarana yang paling efekif untuk menjalankan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat itu. Apabila negara mengendalikan media massa maka terhambatnya cara untuk memberitakan penyalahgunaan wewenang dan korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara.

Terkucilnya prospek kebebasan pers jelas merupakan bagian dari redupnya prospek demokratisasi. Perkembangan dan pertumbuhan media massa atau pers di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perkembangan dan pertumbuhan sistem politik dinegara ini. Bahkan sistem pers di Indonesia merupakan sub sistem dari sistem politik yang ada. Di negara dimana sistem persnya mengikuti sistem politik yang ada maka pers cenderung bersikap dan bertindak sebagai "balancer" (penyeimbang) antara kekuatan yang ada. Tindakan atau sikap ini bukan tanpa alasan mengingat pers di negara berkembang seperti di Indonesia mempunyai banyak pengalaman bagaimana mereka mencoba mempertahankan keberadaannya sebagai pers yang bebas dan bertanggung jawab.

Banyak pers yang khawatir bahwa keberadaannya akan terancam di saat mereka tidak mengikuti sistem yang berlaku. Oleh karena itu guna mempertahankan keberadaannya, pers tidak jarang memilih jalan tengah. Cara inilah yang sering mendorong pers itu terpaksa harus bersikap mendua terhadap suatu masalah yang berkaitan dengan kekuasaan. Dalam kaitan ini pulalah banyak pers di negara berkembang yang pada umumnya termasuk di Indonesia lebih suka mengutamakan konsep stabilitas politik nasional sebagai acuan untuk kelangsungan hidup pers itu sendiri.

Pada kesimpulannya media pers, salah satu media penghubung komunikasi di era orde baru malah seakan-akan dijadikan alat pemerintah untuk mempertahankan kekuasaannya sehingga pers tidak menjalankan fungsinya yang sesungguhnya adalah pembangkit demokrasi dan sebagai pendukung dan pembela masyarakat.