Sistem perpajakan di Indonesia menghadapi berbagai masalah, diantaranya adalah:

1. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang perpajakan, sehingga terjadi kesalahan dalam pelaporan dan pembayaran pajak.
2. Adanya pelanggaran pajak yang dilakukan oleh sebagian wajib pajak, seperti menyembunyikan penghasilan atau menggunakan cara-cara ilegal untuk mengurangi pajak yang harus dibayarkan.
3. Beban pajak yang tinggi bagi sebagian wajib pajak, terutama bagi usaha kecil dan menengah.
4. Kurangnya koordinasi antara instansi yang terkait dengan pengelolaan perpajakan, seperti Direktorat Jenderal Pajak dan Badan Pusat Statistik.
5. Adanya kebijakan fiskal yang tidak selaras dengan kebutuhan dan kondisi perekonomian, sehingga menyulitkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, diperlukan beberapa solusi, diantaranya adalah:

1. Menyelenggarakan program edukasi tentang perpajakan bagi masyarakat, agar mereka dapat memahami prinsip-prinsip dan mekanisme perpajakan serta mengetahui kewajiban dan hak-hak sebagai wajib pajak.
2. Menerapkan sanksi yang tegas bagi pelanggar pajak, seperti denda atau bahkan penjara, agar mendorong wajib pajak untuk menjalankan kewajiban pajaknya dengan baik.
3. Menyesuaikan tarif pajak dengan kemampuan wajib pajak, sehingga tidak terjadi pembebanan yang tidak seimbang bagi sebagian wajib pajak.
4. Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait dengan pengelolaan perpajakan, seperti melalui pembentukan tim kerja atau forum koordinasi.
5. Menyusun kebijakan fiskal yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sehingga dapat membantu wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pajaknya secara lebih mudah dan efektif.