Sistem sewa tanah pada masa penjajahan memiliki dasar pemikiran bahwa tanah merupakan sumber kekayaan utama dan kunci bagi keberlangsungan pemerintahan kolonial di wilayah jajahan. Dalam konteks ini, pemerintah kolonial menganggap bahwa tanah dapat digunakan sebagai sumber pajak, penghasilan, dan pendapatan bagi kolonial.

Sistem sewa tanah pada masa penjajahan dirancang untuk memudahkan pemerintah kolonial dalam mengambil keuntungan dari tanah yang berada di wilayah jajahannya. Sistem ini memungkinkan pemerintah kolonial untuk menetapkan harga sewa tanah dan menetapkan syarat dan ketentuan sewa tanah yang harus dipatuhi oleh orang-orang yang menyewa tanah tersebut.

Di bawah sistem sewa tanah pada masa penjajahan, orang-orang lokal atau pribumi harus membayar sewa kepada pemerintah kolonial untuk dapat menggunakan tanah. Pribumi yang tidak dapat membayar sewa tanah terpaksa kehilangan hak atas tanah tersebut dan akan diusir dari tanah mereka.

Sistem sewa tanah pada masa penjajahan dapat dikatakan sebagai bentuk eksploitasi sumber daya alam yang dimiliki oleh wilayah jajahan. Pemerintah kolonial berusaha memanfaatkan tanah dan mengambil keuntungan dari pribumi yang harus membayar sewa untuk menggunakan tanah yang seharusnya menjadi milik mereka.

Secara keseluruhan, sistem sewa tanah pada masa penjajahan adalah strategi ekonomi yang dirancang oleh pemerintah kolonial untuk memperoleh penghasilan dari wilayah jajahannya. Namun, sistem ini juga menjadi simbol eksploitasi dan penindasan oleh pemerintah kolonial terhadap orang-orang lokal dan pribumi.