Jawaban:

d. menormalisasi hubungan Indonesia-malaysia ​

Penjelasan:

Pada tanggal 11 Agustus 1966, Indonesia melaksanakan persetujuan normalisasi hubungan dengan Malaysia. Beberapa tindakan pemerintah orde baru dalam politik luar negeri, antara lain diuraikan di bawah ini.

1. Normalisasi Hubungan Dengan Negara Lain

Hubungan bilateral Indonesia dengan negara lain, khususnya negara tetangga sempat tidak baik pada pemerintahan Presiden Soekarno yang pro pada RRC. Normalisasi yang dilakukan antara lain mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia dan menjalin hubungan dengan Singapura.

2. Memutuskan Hubungan dengan RRC

Pemerintahan sebelumnya berporos pada Beijing, RRC yang menyebakan tumbuh suburnya paham komunisme di Indonesia. Poros tersebut juga membuat politik Indonesia tidak lagi berjalan bebas aktif sebagaimana mestinya. Maka, salah satu hal tindakan pemerintah orde baru dalam politik luar negeri adalah memutuskan hubungan dengan RRC. Segala hal yang berbau China di Indonesia ditiadakan.

3. Ikut Membentuk ASEAN

Pada tahap selanjutnya, Indonesia mempererat hubungan dengan negara-negara tetangga. Hubungan tersebut kemudian membuat Indonesia menjadi salah satu pendiri  negara-negara pendiri ASEAN, di samping Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Sebuah organisasi negara-negara Asia Tenggara yang ingin bekerjasama dalam semua bidang; ideologi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan dan keamanan untuk kemajuan bersama.

4. Integrasi Timor Timur

Timor Timur saat Indonesia merdeka masih menjadi jajahan Bangsa Portugis, meskipun jaraknya sangat dekat dengan Indonesia. Ini sangat berpengaruh pada kondisi Nusa Tenggara Timur dan Barat yang berdekatan. Apalagi pasca kudeta di Portugis sendiri tahun 1974. Timor Timur terus bergolak. Beberapa kubu kemudian bertekad untuk bergabung dengan Indonesia. Fraksi atau kubu yang pro Indonesia menyampaikan keinginan resminya, 7 juni 1976 kepada Presiden Soeharto. Setelah 10 hari, Presiden akhirnya memutuskan integrasi Timor Timur ke Indonesia sebagai propinsi ke-27.

5. Kembali Menjadi Anggota PBB

Ketika terjadi konfrontasi dengan Malaysia, 7 Januari 1965, Malaysia terpilih sebagai anggota tidak tetap fungsi Dewan Keamanan PBB. Pemerintah Indonesia masa itu menyatakan ketidaksetujuannya dengan keluar dari keanggotaaan PBB.

6. Pasukan Perdamaian

Setelah Indonesia kembali menjadi anggota PBB,  peran Indonesai dalam organisasi ASEAN dan PBB  semakin besar.  Contohnya dalam pengiriman pasukan perdamaian PBB ke beberapa negara. Pasukan Indonesia dengan nama Pasukan Garuda pernah bertugas di Kongo dan timur Tengah yang konflik.

7. Memediasi Konflik di Kamboja

Indonesia beberapa kali dibantu pihak ketiga dalam penyelesaian konflik hubungan bilateral dan dalam negeri. Termasuk Kamboja yang banyak membantu. Akibatnya ketika Kamboja sedang mengalami konflik antara beberapa kelompok dan meminta bantuan Indonesia, maka Indonesia memediasi konflik di Kamboja.

8. Ikut Serta dalam Berbagai Organisasi Internasional

Tindakan pemerintah orde baru yang masih dilakukan sampai sekarang adalah keterlibatannya dalam berbagai organisasi internasional. Selain ASEAN dan PBB, organisasi lain di antaranya adalah IGGI yang kemudian berubah menjadi CGI, APEC, OPEC, dan sebagainya.

Semoga Membantu