Jawaban:

Indonesia mengadopsi sistem demokrasi parlementer setelah kemerdekaannya pada tahun 1945. Namun, setelah beberapa tahun berlangsung, sistem ini mengalami tantangan dan pergantian pemerintahan yang sering terjadi. Berikut ini adalah beberapa poin penting yang menjelaskan perkembangan politik Indonesia pada masa demokrasi parlementer:

1. Periode Parlemen Pertama (1945-1959): Pada awalnya, parlemen Indonesia beroperasi di bawah Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1945. Parlemen pertama Indonesia memiliki dua kamar, yaitu Majelis Konstituante dan Dewan Perwakilan Rakyat. Namun, Majelis Konstituante dibubarkan pada tahun 1959 dan digantikan oleh DPR-GR (Dewan Perwakilan Rakyat-Gotong Royong) sebagai satu-satunya lembaga legislatif di Indonesia.

2. Masa Orde Lama (1959-1965): Pada periode ini, presiden Soekarno mengambil kebijakan "Demokrasi Terpimpin" yang mengurangi kekuasaan parlemen dan mengalihkannya kepada presiden. Hal ini mengakibatkan parlemen kehilangan peranannya sebagai lembaga legislatif yang berperan aktif dalam pengambilan kebijakan.

3. Masa Orde Baru (1966-1998): Setelah terjadinya kudeta militer pada tahun 1965, Indonesia mengalami masa Orde Baru yang dipimpin oleh presiden Soeharto. Pada masa ini, kekuasaan eksekutif sangat dominan dan parlemen kehilangan peranannya sebagai lembaga legislatif yang independen. Parlemen hanya berfungsi sebagai pengesah kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

4. Reformasi (1998-sekarang): Reformasi pada tahun 1998 membawa perubahan signifikan bagi sistem politik Indonesia. Indonesia kembali ke sistem demokrasi parlementer, dan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) menjadi lembaga legislatif yang independen dengan peran yang lebih besar dalam pengambilan kebijakan negara. Selain itu, pada tahun 2004, diberlakukan amandemen kedua UUD 1945 yang memberikan hak kepada DPR untuk mengajukan dan mengesahkan undang-undang, serta hak untuk mengawasi kebijakan pemerintah.

Perkembangan politik Indonesia pada masa demokrasi parlementer mengalami banyak tantangan dan pergantian pemerintahan. Namun, Indonesia kembali ke sistem demokrasi parlementer setelah reformasi pada tahun 1998 dan terus melakukan perbaikan untuk memperkuat sistem politiknya.