1. Tujuan utama dikeluarkannya Undang-Undang Agraria 1870 adalah untuk mengatur dan menata hak-hak atas tanah di Indonesia serta memastikan bahwa tanah tersebut dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan kolonial Belanda.

Beberapa tujuan utama dari Undang-Undang Agraria 1870 antara lain:

-Membatasi hak-hak atas tanah: Undang-Undang Agraria 1870 menetapkan batasan-batasan tertentu mengenai hak kepemilikan atas tanah.

-Meningkatkan produksi pertanian: Undang-Undang Agraria 1870 juga ditujukan untuk meningkatkan produksi pertanian di Indonesia dengan menjamin bahwa tanah digunakan secara optimal untuk kepentingan kolonial Belanda.

-Menciptakan stabilitas hukum: Undang-Undang Agraria 1870 bertujuan untuk menciptakan stabilitas hukum dalam hal kepemilikan tanah dan hak-hak lain yang terkait dengan tanah.

-Meningkatkan penerimaan pajak: Undang-Undang Agraria 1870 juga dimaksudkan untuk meningkatkan penerimaan pajak dari sektor pertanian di Indonesia.

2. Pelaksanaan sistem tanam paksa oleh pemerintah kolonial Belanda di Indonesia pada abad ke-19 dan 20, memiliki akibat yang berdampak pada bangsa Indonesia dan Belanda. Berikut adalah beberapa akibat dari pelaksanaan tanam paksa:

Akibat bagi Bangsa Indonesia:

-Eksploitasi: Sistem tanam paksa mengakibatkan eksploitasi terhadap petani Indonesia. Petani dipaksa untuk menanam tanaman komersial seperti kopi, teh, tembakau dan kapas.

-Kemiskinan: Pelaksanaan tanam paksa menempatkan petani Indonesia pada kondisi yang miskin.

-Kerusakan lingkungan: Sistem tanam paksa seringkali memaksa petani Indonesia untuk mengubah sistem pertanian tradisional mereka dan menanam tanaman komersial dalam skala besar.

Akibat bagi Bangsa Belanda:

-Konflik sosial: Pelaksanaan tanam paksa mengakibatkan munculnya konflik sosial di antara petani Indonesia dan pihak Belanda.

-Kemerosotan moral: Pelaksanaan tanam paksa menyebabkan kemerosotan moral di antara para pejabat Belanda yang bertanggung jawab atas sistem tersebut.

-Kerugian keuangan: Meskipun sistem tanam paksa memberikan keuntungan finansial bagi pihak Belanda, sistem tersebut juga menimbulkan biaya yang sangat tinggi terkait dengan pengawasan dan penegakan hukum yang diperlukan untuk menjalankan sistem tersebut.

3. Trilogi van Deventer adalah tiga laporan resmi yang disusun oleh C. Th. van Deventer atas permintaan pemerintah Hindia Belanda pada akhir abad ke-19. Ketiga laporan tersebut adalah:

-"Het Rapport over het Inlandsch Onderwijs in Nederlandsch-Indië" (Laporan tentang Pendidikan Pribumi di Hindia Belanda), yang diterbitkan pada tahun 1901. Laporan ini berisi analisis tentang kondisi pendidikan pribumi di Hindia Belanda, serta rekomendasi untuk perbaikan sistem pendidikan tersebut.

-"Het Rapport over de Emigratie van Inheemsche Landbouwers enz. naar andere Overzeesche Gewesten dan Nederlandsch-Indië" (Laporan tentang Emigrasi Petani Pribumi ke Wilayah Luar Negeri lainnya selain Hindia Belanda), yang diterbitkan pada tahun 1910. Laporan ini membahas tentang masalah emigrasi petani pribumi ke wilayah luar negeri dan memberikan rekomendasi untuk mengurangi emigrasi tersebut.

-"Het Rapport over de Staatsinrichting van Nederlandsch-Indië" (Laporan tentang Sistem Pemerintahan di Hindia Belanda), yang diterbitkan pada tahun 1920. Laporan ini membahas tentang sistem pemerintahan di Hindia Belanda dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem tersebut, seperti memberikan hak suara kepada rakyat pribumi.

4. Pada masa penjajahan, perkebunan swasta Barat berkembang pesat di Nusantara. Perkebunan ini didirikan oleh perusahaan-perusahaan Belanda dan Inggris, yang membuka lahan-lahan baru untuk menanam komoditas ekspor seperti kopi, teh, tembakau, karet, dan kelapa sawit. Sebagai akibatnya, tanah-tanah pertanian pribumi yang subur diambil alih dan digunakan untuk perkebunan, sehingga petani pribumi terpaksa beralih ke pekerjaan sebagai buruh di perkebunan tersebut. Selain itu, pemerintah kolonial juga mendorong perkembangan perkebunan melalui kebijakan-kebijakan seperti tanam paksa, yang memaksa petani untuk menanam komoditas tertentu di lahan mereka.

5. Berikut adalah beberapa penyelewengan yang terjadi dalam pelaksanaan tanam paksa:

-Pajak yang berlebihan: Pemerintah kolonial Belanda menetapkan pajak yang sangat tinggi untuk memaksa petani menanam tanaman komersial.

-Penggunaan tenaga kerja paksa: Pemerintah kolonial Belanda memaksa para petani untuk menanam tanaman komersial dengan memperkerjakan mereka secara paksa.

-Kerugian bagi petani: Para petani sering kali merugi dalam sistem tanam paksa karena mereka harus meninggalkan pertanian mereka sendiri untuk menanam tanaman komersial.

-Sumber penghasilan yang tidak stabil: Para petani yang terlibat dalam sistem tanam paksa mengalami ketidakpastian dalam penghasilan mereka karena harga produk pertanian dapat berfluktuasi secara signifikan.

-Gangguan lingkungan: Sistem tanam paksa sering kali menekankan produksi tanaman komersial dalam skala besar.