Jawaban:

Kanwil DJPb Prov. Sulteng | DJPb Kemenkeu RI Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI

BERITA

Seputar Kanwil DJPb

06

SEP,2019

Berita

APBN Untuk Kesejahteraan Masyarakat

Pada tanggal 23 November 2018 rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2019 telah resmi disahkan dan diundangkan menjadi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2019 setelah melalui rangkaian proses perencanaan, penganggaran, dan pembahasan, baik internal pemerintah maupun pemerintah dengan DPR. Selanjutnya pengelolaan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berlanjut ke tahap pelaksanaan, yang dimulai dengan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan penyerahan Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Penyerahan DIPA dan alokasi TKDD tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2018, yang diserahkan langsung Presiden secara simbolis kepada 12 Menteri/Pimpinan Lembaga dan alokasi TKDD kepada seluruh Gubernur di Istana Negara, penyerahan DIPA dan alokasi TKDD sebelum dimulainya tahun anggaran 2019 dilaksanakan, hal ini bermakna pemerintah mengiginkan akselerasi pelaksanaan program pembangunan dan pencairan anggaran di pusat dan daerah sehingga manfaatnya bisa cepat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2019 merupakan penjabaran tahun terakhir dari rencana pembangunan jangka menengah 2015-2019. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2019 bertema. “ APBN Mendorong Investasi dan Daya Saing Melalui Pembangunan Sumber Daya Manusia “ sangat tepat tema dari APBN 2019 karena sesuai dengan maksud dari alinea keempat Pembukaan Undang-undang Dasar Tahun 1945.

Belanja pemerintah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2019 sebesar Rp2.461,1 triliun, untuk pemerintah pusat yang dialokasikan melalui kementerian/lembaga Rp855,4 triliun dan non kementerian/lembaga Rp778,9 triliun. Keduanya diarahkan untuk mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian untuk pemerintah daerah melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp826,8 triliun digunakan untuk memperbaiki kuantitas dan kualitas pelayanan publik, mengurangi ketimpangan antar daerah, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Direktorat Penyusunan APBN,DJA).

Belanja pemerintah yang begitu besar tentunya harus benar-benar digunakan dengan sebaik-baiknya dan memberikan manfaat yang seluas-luasnya untuk kepentingan masyarakat. Memastikan setiap program berjalan efektif sesuai dengan jadwal dan fihak yang diberi tanggungjawab melaksanakan setiap program bekerja dengan baik, sudah barang tentu memberikan dampak yang baik bagi masyarakat. Kunci utama dalam melaksanakan setiap program yang sudah direnacakan yaitu mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan dalam rencana kerja kementerian/lembaga, memantau secara berkala, bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan kegiatan yang sudah direncanakan. Menindak lanjuti setiap temuan aparat pengawasan internal maupun eksternal sehingga kekeliruan dapat segera diatasi, tidak ragu berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, untuk meminimalkan dampak hukum yang timbul apabila seluruh kegiatan telah dilaksanakan.