1. Kebijakan Satu Peta (KSP) telah disahkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Data Geospasial. Undang-undang ini pada dasarnya mengatur manipulasi informasi geografis untuk memastikan bahwa data yang ada adalah benar, mutakhir, dan aman secara hukum.
2. Kaitan KSP dalam pembangunan nasional terdapat penataan ruang yang luas, percepatan penyelesaian sengketa peruntukan lahan yang tumpang tindih, dan percepatan pelaksanaan program infrastruktur dan pembangunan daerah bisa diatur.
3. Peta dasar skala besar pada skala 1:1.000 dan 1:5.000 diperlukan untuk mendukung rencana rinci tata ruang (RDTR), tanggap bencana, perencanaan infrastruktur, dan banyak lagi. Realisasi peta dasar nasional dengan acuan dan standar horizontal dan vertikal sangat penting untuk menjamin pembangunan nasional yang baik dan berkelanjutan.
4. Dampaknya yang terlihat dari Kebijakan Satu Peta (KSP)adalah perbaikan jalan yang tepat sasaran ke pelosok desa dan berpengaruh kepada ekonomi masyarakat sekitar sudah banyak sekali kurir ekspedisi mengantarkan barang sampai rumah sehingga orang-orang bisa berjualan dimana saja.

Pembahasan

Berikut berbagai manfaat yang dari KSP (one map policy):

• Memfasilitasi dan mempercepat penyelesaian sengketa tumpang tindih penggunaan lahan dan batas wilayah.
• Percepatan pelaksanaan program pembangunan baik pembangunan daerah maupun pembangunan infrastruktur.
• Menyederhanakan dan mempercepat proses percepatan penerbitan izin penggunaan lahan.
• Memfasilitasi pelaksanaan simulasi berbasis peta perlindungan sipil, perlindungan lingkungan, pertahanan, dan lain-lain.
• Dapat memberikan kepastian usaha, sehingga meningkatkan keandalan informasi mengenai lokasi berbagai kegiatan ekonomi.

Pelajari lebih lanjut

Materi tentang kebijakan satu peta (one map policy) yomemimo.com/tugas/17150885

#BelajarBersamaBraily #SPJ9