Jawaban:

1). Hukum pidana materiil mengatur tentang penentuan tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan pidana (sanksi). Di Indonesia, pengaturan hukum pidana materiil diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Hukum pidana formil mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana materiil.

2). PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA

Pembaharuan hukum pidana Indonesia didasarkan pada alasan-alasan sebagai

berikut:

- KUHP dipandang tidak lagi sesuai dengan dinamika perkembangan hukum

pidana nasional Indonesia.

- Perkembangan Hukum Pidana diluar KUHP, baik berupa hukum pidana

khusus maupun hukum pidana administrasi telah menggeserkeberadaan

system hukum pidana dalam KUHP. Keadaan ini telah mengakibatkan r

terbentuknya lebih dari satu system hukum pidana yang berlaku dalam

system hukum pidana nasional.

- Dalam beberapa hal telah juga terjadi duplikasinorma hukum pidana antara

norma hukum pidana dalam KUHP dengan norma hukum pidana dalam

undang-undang di luar KUHP.

maaf kalau jawaban kurang maksimal