Politik etis mencakup beberapa sifat atau karakteristik berikut:

1. Kepentingan Umum: Prioritas utama politik etis adalah kepentingan dan kesejahteraan umum. Keputusan politik didasarkan pada pertimbangan terhadap kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

2. Keadilan: Politik etis menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi sumber daya, hak, dan kesempatan. Perlakuan yang adil terhadap semua warga negara diutamakan tanpa memandang latar belakang atau status sosial.

3. Integritas: Politik etis menekankan integritas dalam tindakan politik. Para pemimpin dan pejabat diharapkan bertindak dengan kejujuran, etika, dan menghindari konflik kepentingan.

4. Akuntabilitas: Politik etis menuntut akuntabilitas dan transparansi dalam pengambilan keputusan politik. Para pemimpin dan pejabat bertanggung jawab kepada masyarakat dan harus mempertanggungjawabkan tindakan mereka.

5. Partisipasi dan Inklusi: Politik etis mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik dan memastikan inklusi semua kelompok dalam pengambilan keputusan. Setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dan suara mereka dihargai.

6. Kepemimpinan Moral: Politik etis menuntut kepemimpinan moral, di mana para pemimpin mengedepankan nilai-nilai dan prinsip-prinsip etis dalam tindakan mereka. Mereka menjadi contoh yang baik dan mendorong integritas dalam politik.

Sifat-sifat ini membentuk dasar politik etis yang bertujuan menciptakan sistem politik yang adil, berkeadilan, bertanggung jawab, dan mengedepankan kepentingan umum. Namun, implementasi politik etis dapat bervariasi tergantung pada konteks dan budaya politik suatu negara.