Penjelasan

∭ Sistem tanam paksa dilaksanakan pada 1847, melalui birokrasi pemerintah.

Di mana pemerintah berfungsi sebagai pelaksana langsung dalam proses mobilisasi sumber perekonomian berupa tanah dan tenaga kerja.

Sistem tanak paksa lebih menguatamakan hasil produksi tanaman ekspor yang laku di pasar internasional.

Dampak positif dari tanam paksa tentu dirasakan lebih banyak oleh pihak Belanda, sedangkan rakyat Indonesia semakin merosot kesejahteraannya.

Berikut dampak yang tanam paksa bagi rakyat Indonesia:

Memakan waktu Waktu yang dibutuhkan dalam penggarapan budidaya tanaman ekspor sering mengganggu kegiatan tanam padi. Membutuhkan air banyak Penggarapan tanaman ekspor seperti tebu membutuhkan air yang banyak sehingga memberatkan petani. Penggunaan tanah berkualitas Budidaya tebu dan nila (indigo) menggunakan sebagian besar tanah sawah petani yang baik dan bernilai paling tinggi. Kebutuhan hewan ternak Pelaksanaan sistem tanam paksa ini melipatgandakan kebutuhan akan hewan ternak petani. Tidak hanya untuk pekerjaan ladang tetapi juga sebagai alat angkut hasil tanaman ekspor menuju pabrik atau pelabuhan. Baca juga: Palaksanaan Tanam Paksa di Indonesia Timbul kelaparan Kegiatan tanam paksa menyebabkan kelaparan dan wabah penyakit di mana-mana, sehingga angka kematian meningkat tajam. Bahaya kelaparan menimbulkan korban jiwa yang sangat mengerikan di daerah Cirebon, Demak, dan Gerobogan. Hal ini mengakibatkan menurunnya jumlah penduduk di daerah tersebut. Selain itu, penyakit busung lapar juga terjadi di banyak daerah. Selain itu ada kewajiban yang harus dilaksanakan petani yang menjadi beban berat, seperti: Petani di wajibkan untuk menanam tebu dengan skema rotasi penanaman padi. Penduduk desa diwajibkan melakukan pekerjaan seperti menanam, memotong, dan mengangkat tebu ke pabrik-pabrik gula. Seluruh penduduk desa dikerahkan bekerja untuk kepentingan pemerintah kolonial maupun untuk kepentingan pejabat dan kepala-kepala daerah.

∭