Jawaban:

B. adanya konektivitas maritim akan

memperkecil perbedaan harga dan

kesenjangan ekonomi antar wilayah

Penjelasan:

Kebangkitan Ekonomi kelautan Indonesia ditandai DENGAN perubahan paradigma Pembangunan Nasional, Dari Pembangunan Berbasis Daratan (pembangunan berbasis lahan ) Menjadi Pembangunan Berbasis kelautan (pembangunan berbasis laut).

Perubahan paradigma ini akan memacu berbagai produk kebijakan publik, infrastruktur, dan sumber daya finansial yang terintegrasi menunjang pembangunan kelautan.

Dalam lingkup ASEAN, Presiden Joko Widodo meluncurkan poros maritim yang disebut sebagai “Doktrin Jokowi atau World Martime Fulcrum” pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Timur (East Asia Summit) yang belangsung di Nay Pyi Taw, Myanmar.

Presiden Joko Widodo menyebutkan ada lima pilar utama pembangunan sektor industri maritim sebagai penyokong kebangkitan ekonomi kelautan Indonesia.

Pertama, membangun kembali budaya maritim Indonesia. Sebagai negara yang terdiri dari 17 ribu pulau, bangsa Indonesia harus menyadari dan melihat dirinya sebagai bangsa yang identitasnya, kemakmurannya, dan masa tim kami, sangat ditentukan oleh bagaimana kita mengelola samudera.

Kedua, pengelolaan dan sumber daya laut, dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut, melalui pengembangan industri perikanan, dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. Kekayaan maritim digunakan sebesar-sebesarnya untuk kepentingan rakyat.

Ketiga, memberi prioritas pada pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, dengan membangun Tol Laut, pelabuhan laut dalam, logistik, dan industri perkapalan, dan pariwisata maritim.

Keempat, diplomasi maritim, dengan mengajak semua mitra-mitra Indonesia untuk bekerja sama di bidang kelautan. Diplomasi maritim ini untuk menghilangkan sumber konflik di laut, seperti perampokan ikan, sengketa kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut. Laut harus bersatu, bukan salah satu.

Kelima, sebagai negara yang menjadi titik tumpu dua samudera, Indonesia memiliki kewajiban untuk membangun kekuatan pertahanan maritim. Hal ini diperlukan bukan saja untuk menjaga keamanan dan keamanan maritim, tetapi juga sebagai bentuk tanggungjawab kami dalam keselamatan keamanan dan keamanan maritim.