Jawaban:

Pembangunan pertanian terus diintensifkan baik secara kelembagaan,

teknologi maupun sosial ekonomi politik. Peningkatan intensitas pembangunan

pertanian ternyata tidak selalu berbanding lurus dengan produktivitas hasil pertanian.

Berbagai data menunjukkan bahwa justru ada kemandegan produktivitas di berbagai

komoditas. Arus deras impor pun akhirnya menjadi pilihan instan untuk mengatasi

problem komoditas yang tidak disadari semakin menenggelamkan harapan, kredibilitas

dan kapasitas petani dan pertanian sebagai penopang pembangunan nasional.

Sementara di sisi lain, proses diferensiasi sosial berbasis keagrariaan semakin

menajam, membuat harapan besar para petani akan masa depannya semakin

meredup seiring dengan proses fragmentasi lahan-lahan pertanian.

Tulisan ini mencoba mendiskusikan persepektif perkembangan demokrasi

politik dan politik pembangunan pertanian dalam kerangka mencari opsi jalan keluar

dari berbagai krisis yang melingkupinya, seperti krisis pangan, kedaulatan dan

legitimasi kelembagaan di tengah semakin derasnya neoliberalisme. Argumentasinya

adalah selama ini pembangunan pertanian hanya dikupas dari sisi teknis dan sosial

ekonomi (Lihat: Suradisastra, 2011; Andri, 2006; Syahrani, 2001) dan aspek mikro

pemberdayaan petani (Karsidi, 2002) serta komunikasi pembangunan pertanian (Kifli,

2007). Belum banyak yang mencoba membedah pembangunan pertanian dari frame

perkembangan demokrasi politik, terutama dari perkembangan transreformasi politik

dari otoriterisme sampai pada era transisi demokrasi. Dalam membedah dinamika

politik pembangunan pertanian, maka saya akan menggunakan dua variabel utama

sebagai basis analisis, yakni kuasa politik dan ekonomi.

Penjelasan: