Tujuan penanggulangan bencana

Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007, penanggulangan bencana bertujuan untuk:

Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana.

Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.

Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

Menghargai budaya lokal.

Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta.

Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan.

Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Telegram

Cari soal sekolah atau pertanyaan....

Home Skola

Tanggung Jawab Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana

Sabtu, 4 Januari 2020 | 16:00 WIB

Telegram

Komentar

Lihat Foto

Cari soal sekolah lainnya

Cari soal sekolah atau pertanyaan...

Editor: Arum Sutrisni Putri

Berikut ini tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai UU tersebut, meliputi:

Baca juga: Curah Hujan Tinggi, Waspada Bencana Alam di Jateng Selatan dan Pegunungan Tengah

Pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan.

Perlindungan masyarakat dari dampak bencana.

Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum.

Pemulihan kondisi dari dampak bencana.

Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang memadai.

Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai.

Pemeliharaan arsip atau dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

Baca juga: Ridwan Kamil Tetapkan Status Tanggap Darurat Bencana untuk 5 Daerah

Wewenang pemerintah pusat dalam penanggulangan bencana

Pemerintah pusat mempunyai wewenang dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, meliputi:

Penetapan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakan pembangunan nasional.

Pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana.

Penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah.

Penentuan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan negara lain, badan-badan atau pihak-pihak internasional lain.

Perumusan kebijakan tentang penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana.

Perumusan kebijakan mencegah penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam untuk melakukan pemulihan.

Pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala nasional